Parpol Baru Tak Ada di Surat Suara Pilpres, Golkar: Sudah Sesuai UU

Tsarina Maharani - detikNews
Kamis, 05 Apr 2018 09:03 WIB
Gedung KPU Pusat/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Rancangan Peraturan KPU (PKPU) menyebut logo partai baru peserta pemilu tak akan masuk surat suara Pilpres 2019. Golkar menyatakan rancangan PKPU itu sudah sesuai dengan UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Kalau mengacu ke undang-undang memang begitu, nanti kalau sudah ikut pemilu dan dapat kursi mereka bisa tercantum sebagai pengusung," kata Wasekjen Golkar Sarmuji kepada wartawan, Rabu (4/4/2018).


Menurutnya, parpol baru peserta pemilu tak perlu berlebihan merasa dikecewakan atau diperlakukan tak adil. Sebab, KPU tetap memberikan hak yang sama bagi parpol baru untuk mengampanyekan capres/cawapres yang didukung.

"Ini bukan persoalan adil berdasar persepsi masing-masing. Yang harus jadi rujukan adalah ketentuan undang-undang," ucap anggota Komisi XI DPR itu.

"Tapi di atribut kampanye seperti baliho mereka bisa dicantumkan," imbuh Sarmuji.

Namun jika nantinya PKPU ini sah dan digugat melalui jalur hukum, Sarmuji mendukung. Menurutnya, langkah hukum adalah saluran tepat untuk menunjukkan berkeberatan.


"Menggugat secara hukum silakan saja. Memang sudah seharusnya kalau tidak puas dengan PKPU sebaiknya menempuh jalur hukum," jelasnya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan terdapat perbedaan bagi partai pengusung dan partai pendukung dalam surat suara pilpres. Nantinya hanya logo partai pengusung yang dapat dimasukkan dalam surat suara.

Hal ini tertuang dalam rancangan PKPU tahun 2018 pasal 12 tentang norma, standar prosedur, kebutuhan pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggara pemilu yang saat ini sedang tahap uji publik.


"Bagi partai politik pengusung, logo partai masuk dalam surat suara pilpres, tetapi bagi partai politik pendukung, gambar partai politiknya tidak termasuk dalam surat suara pilpres," kata Wahyu.

Ia mengatakan partai politik yang dapat mengusung hanya yang pernah mengikuti pemilu sebelumnya. Namun partai politik lama dan baru tetap memiliki hak yang sama untuk mengkampanyekan capres-cawapres. (tsa/jbr)