Anies-Sandi Digoyang Interpelasi

Muhammad Fida, M Zhacky - detikNews
Selasa, 27 Mar 2018 07:42 WIB
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Foto: dok. detikcom)
Jakarta - Wacana interpelasi kembali muncul pasca Ombudsman merilis laporan soal dugaan maladministrasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dugaan maladministrasi ini terkait dengan penataan PKL di Tanah Abang.

Dari pemeriksaan Ombudsman, alih fungsi Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, melanggar UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta disebut melanggar Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Peraturan Daerah DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Pemprov DKI dinilai Ombudsman mengesampingkan hak pejalan kaki menggunakan fasilitas trotoar. Hal ini disebut Ombudsman melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

[Gambas:Video 20detik]




Hasil pemeriksaan Ombudsman ini yang bikin Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI bicara lagi soal wacana interpelasi ke Anies. PDIP tetap meminta agar pola penataan Tanah Abang yang saat ini dilakukan, diperbaiki.

"Ini bahan data tambahan kami untuk interpelasi. Memperkuat hak kami untuk interpelasi," ujar anggota DPRD DKI dari F-PDIP Pantas Nainggolan.


Wacana interpelasi juga disuarakan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Bestari Barus. Dia meminta Anies segera mengambil langkah terkait laporan Ombudsman soal penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Bestari menyebut, jalan Jatibaru harus segera dikembalikan fungsinya seperti sediakala.

"Saya kira kita hormati Ombudsman. Kita sudah beberapa kali menyampaikan kepada Gubernur untuk meninjau dan mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru, Tanah Abang," ujar Bestari.


Terkait ancaman jabatan Anies yang bisa dinonaktifkan, Bestari menilai hal tersebut butuh proses. Misalnya saja melalui teguran hingga kajian rekomendasi dari tim gubernur.

"Kan ada teguran. Ada rekomendasi dulu. Kemudian dikaji tim gubernur dalam jangka waktu tertentu. Ada aksi untuk melakukan itu. DPRD juga kan sedang bersiap-siap melakukan itu apabila dikuatkan dengan keputusan dari Ombudsman maka bisa saja yang rencana dari Ombudsman bisa untuk interpelasi tetap digulirkan. Sedang kita perdalam untuk kajian dan berkasnya," papar Bestari.


Tapi sejumlah fraksi terang-terangan bicara penolakan wacana interpelasi. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Judistira Hermawan meminta Anies menganulir program penataan PKL dengan pola penutupan Jl Jatibaru.

Tapi Judistira mengatakan, Golkar tidak ikut menggulirkan hak interpelasi untuk membatalkan kebijakan tersebut. Golkar mengusulkan agar secepatnya Anies dan Sandiaga melakukan rapat dengan komisi terkait untuk menyelesaikan persoalan Tanah Abang.

"Kami tidak ikut dalam interpelasi tersebut. Pemprov bisa rapat khusus dengan Komisi B kan membawahi soal perhubungan. Bisa cari solusi dengan rapat dengan komisi dan dinas terkait," kata Judistira.


Penolakan ini disuarakan juga Fraksi PKS. Fraksi PKS di DPRD DKI menilai Pemprov DKI harus setuju dengan Ombudsman jika pendekatan yang digunakan untuk menilai penataan Tanah Abang dari aspek hukum.

"Saya kira kalau pendekatannya hukum itu, ya, ditaati, kalau pendekatannya hukum," kata Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi.


Suhaimi menuturkan kebijakan yang ditetapkan Anies untuk mengatasi permasalahan yang ada di Tanah Abang seharusnya dipandang positif. Namun, dia mengingatkan Anies tetap menerima kritik dan masukan.

"Semua kebijakan-kebijakan yang mencari solusi dilihatnya ini adalah usaha yang baik. Sehingga nanti kalau ada masukan dari masyarakat, kritikan masyarakat, ada ide dari masyarakat, ada demo dari masyarakat, itu didengar saja sebagai sebuah masukan. Di zaman demokrasi seperti ini saya kira nggak ada yang alergi," tutur Suhaimi.


Pun dengan PAN yang menilai penataan kawasan Tanah Abang yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melalui kajian yang mendalam. PAN masih menunggu hasil dari kebijakan tersebut.

Sekretaris Fraksi PAN di DPRD DKI, Bambang Kusmanto mengaku banyak menerima laporan mengenai kebijakan Anies yang dinilai antitesis dari kebijakan Gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Meski begitu, dia meyakini Anies melakukan kebijakan dengan kajian yang matang.

"Memang sementara ini seolah-olah apa yang dilakukan gubernur Ahok dulu, gubernur lama, mau dibalik atau gimana. Menurut saya nggak begitu, Pak Anies ini ada kajiannya," jelasnya.


Fraksi Gerindra juga menyebut penataan PKL di Tanah Abang dengan pola menutup Jl Jatibaru untuk jam tertentu, bukanlah pelanggaran. Penataan tersebut sifatnya hanya sementara menyusul adanya rencana renovasi di Blok G.

"Ini kan sifatnya sementara. Artinya dalam waktu tertentu tidak seterusnya. Yang kedua, nggak ada solusi lain. PKL butuh tempat, arealnya nggak ada lagi. Ini kan cuma sementara," ujar Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman.

Terkait hasil laporan Ombudsman, Prabowo mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat menggunakan diskresi. Sebab penataan PKL di Tanah Abang tersebut masih diperlukan.

Selain itu, Prabowo menilai soal Anies yang dapat dinonaktifkan apabila tidak menindaklanjuti laporan Ombudsman masih terlalu jauh. Sebab hal tersebut membutuhkan proses.

 Jalan Jatibaru Tanah Abang ditutup pada pukul 08.00-15.00 WIB Jalan Jatibaru Tanah Abang ditutup pada pukul 08.00-15.00 WIB Foto: Samsudhuha Wildansyah/detikcom

Anies belum mau menanggapi rinci hasil pemeriksaan Ombudsman soal penempatan PKL di Jl Jatibaru. Anies akan mempelajari hasil pemeriksaan tersebut.

"Tentu kita hormati, karena itu kita akan pelajari dulu. Setelah, laporannya kan panjang ya, kita akan baca, kita akan pelajari," kata Anies saat dimintai tanggapan di Balai Kota.

Namun Anies sebelumnya pernah menegaskan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang untuk mengakomodasi PKL tidak melanggar aturan. Anies mengaku sudah meninjau semua aturan sebelum penataan tersebut dilakukan.

"Semuanya kita jalankan sesuai dengan aturan, semua kita jalankan, kita sudah me-review semua aturan," kata Anies di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (23/12/2017).

(fdn/ams)