Anies-Sandi Melawan Hukum di Tanah Abang, PDIP Ungkit Interpelasi

Jakarta - Penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat disebut Ombudsman melanggar hukum. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Pantas Nainggolan menyambut hal tersebut untuk menambah data mereka dalam melakukan interpelasi.

"Ini bahan data tambahan kami untuk interpelasi. Memperkuat hak kami untuk interpelasi," ujar Pantas saat dihubungi detikcom, Senin (26/3/2018).

Baca juga: Diberi Waktu 60 Hari, Dishub DKI Kebut Bereskan PKL Tanah Abang

Pantas mengatakan, fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta tetap pada sikap mereka yang meminta kebijakan penataan pkl di Tanah Abang untuk diperbaiki.

"Kita tetap pada sikap pertama yang meminta supaya kebijakan direvisi. Kita sedang upaya melalui proses interpelasi. Ini jadi materi yang bagus dan mempertajam sikap rekomendasi dari dewan," kata Pantas.

Baca juga: Anies Bisa Di-nonjob-kan Jika Tak Patuhi Ombudsman soal Tanah Abang

Sebelumnya, Ombudsman menyatakan penataan PKL di Tanah Abang menyalahi aturan (maladministrasi). Karena itu penataan PKL Tanah Abang perlu ditata ulang.

Ombudsman kini memastikan penataan PKL di Jalan Jatibaru Tanah Abang itu mengandung pelanggaran, bahkan merupakan perbuatan melawan hukum.

Baca juga: Polisi Dalami Dugaan Anies-Sandi Melawan Hukum di Tanah Abang

"Evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kawasan Tanah Abang sesuai peruntukannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian kata Ombudsman dalam keterangan persnya, Senin (26/3/2018). (nkn/tor)