Updated

PKS Kembali Dapat Kursi Pimpinan MKD

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 19 Mar 2018 17:58 WIB
Foto: TB Soenmandjaja (MPR.go.id)
Jakarta - Anggota Fraksi PKS TB Soenmandjaja menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang baru. Dia siap menerapkan Undang-Undang MD3 yang juga baru disahkan.

Soenmandjaja baru saja dilantik menjadi Wakil Ketua MKD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018). Dilantiknya Soenmandjaja mengakhiri kevakuman PKS di kursi pimpinan MKD.

"Kita mengawal, menjaga marwah kehormatan wibawa anggota dewan," kata Soenmandjaja di DPR.

Cara menjaga kehormatan para wakil rakyat dilakukan secara preventif melakukan sosialisasi UU MD3, Tata Tertib, dan Kode Etik. Sebagaimana diketahui, UU MD3 yang baru mengatur agar penegak hukum perlu izin MKD dulu sebelum memeriksa anggota dewan yang melakukan pidana umum. Hal ini tertuang dalam Pasal 245 UU MD3 yang baru.

"Ini kan untuk ketertiban saja. Jangan sampai karena masalah "sepele" kemudian menyibukkan anggota dewan yang kegiatannya tidak sedikit. MKD memfasilitasi untuk itu," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Namun untuk pidana khusus seperti tindak korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan terorisme, penegak hukum tak perlu izin MKD untuk memeriksa anggota dewan.

MKD bakal mendampingi tiap penggeledahan ruang anggota dewan atau rumah anggota dewan. Soenmandjaja menyatakan ini bukanlah mengandung maksud menghalangi penegak hukum.

"Ketika ada penggeledahan di ruang kerja DPR, Gedung Dewan, maka MKD menyertai. MKD memastikan bahwa telah terjadi penegakkan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.



Ada pula pasal kontroversial yakni pasal 122 yang mengatur kewenangan MKD. Di huruf (k), pasal itu mengizinkan MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR.

"Lembaga ini punya rakyat. Semua pihak boleh menyampaikan usul, saran, serta pandangannya," ujarnya menanggapi. "Soal ujaran kebencian, tinggal ditanya apa sesungguhnya maksud orang yang bersangkutan."

Soenmandjaja paham bahwa publik telah dibuat riuh oleh UU MD3 itu. Dia menyarankan agar pihak yang tak terima dengan UU itu mengajukan uji materi UU MD3 ke MK.

"Hak warga negara manakala ada HAM yang terlanggar undang-undang, mereka bisa mengajukan judicial review. Jadi jangan dibuat panik, jangan dibuat gegap-gempita," tandasnya.



Posisi ketua MKD masih dipegang oleh Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra. PKS sempat didepak dari formasi pimpinan MKD. Saat itu, Surahman dari fraksi PKS yang menjabat sebagai Ketua MKD diganti karena ada laporan dari Fahri Hamzah terkait pemecatannya dari PKS.

Pada saat itu PKS merasa 'dibuang' sebab jatahnya di pimpinan MKD diganti oleh Hanura. Dengan dilantiknya TB Soenmandjaja, PKS kembali punya kursi di pimpinan MKD.

Artikel ini sebelumnya berjudul 'Kursi Ketua MKD Kembali Jadi Milik PKS'. Redaksi melakukan pengubahan judul dan sebagian isi berita karena ada kesalahan mengenai posisi TB Soenmanjaja di MKD. (dnu/rvk)