Bursa Calon Ketua DPR, Pakar Hukum Trisakti Sorongkan Agus Gumiwang

Jakarta - Salah satu anggota Koalisi masyarakat sipil menyorongkan Agus Gumiwang sebagai calon ketua DPR unggulan. Agus disebut sebagai sosok bersih.

"Skenario linear, langsung saja Airlangga naik, jadi keluar dari kabinet (menteri) Airlangga dia muda dan bersih. Skenario non linear, ikuti nama yang sudah disebut, yaitu Agus Gumiwang, Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin," ujar Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Setia Budi, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2018).

Baca juga: Bamsoet, Calon Ketua DPR yang Aktif di Pansus Angket KPK

Dari ketiga nama calon ketua DPR yang sedang dipertimbangkan Golkar tersebut, menurut Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar, Agus Gumiwang lah yang dianggapnya paling berpotensi. Agus belum pernah berurusan dengan KPK.

"Kalau dari ketiga nama itu yang kelihatan belum punya kasus atau permasalahan hukum adalah Agus Gumiwang. Karena belum pernah dipanggil KPK," kata Abdul Fickar.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw mengkritisi pernyataan Abdul Fickar. Dia mengatakan, walaupun Agus Gumiwang tidak pernah berurusan dengan kasus korupsi, namun ia tidak pernah mengeluarkan statement serius terkait pemberantasan korupsi. Menurutnya, publik ingin nama calon Ketua DPR yang lain selain 3 kandidat tersebut.

"Memang Agus Gumiwang ini selama ini mungkin yang berkaitan dengan kasus korupsi ini tidak ada yang menonjol, tetapi sebagai seorang politisi kita belum pernah mendengar ada komentar atau pendapatnya yang cukup serius yang membela KPK," ujar Jerry.

"Jadi ini juga problem ya, karena publik belum diberi pilihan lain yang disiapkan, jadi suara publik tidak tersampaikan dalam konteks pemilihan Ketua DPR," imbuhnya.

Baca juga: Calon Ketua DPR Agus Gumiwang, Pernah Dipecat karena Dukung Jokowi

Koalisi masyarakat sipil membuat petisi soal calon ketua DPR yang akan dipilih oleh Partai Golkar. Mereka ingin calon Ketua DPR yang akan diajukan oleh Golkar bersih dari berbagai macam kasus.

Koalisi masyarakat sipil yang hadir dalam pernyataan petisi soal ketua DPR ini yaitu dari Penasihat Pemilu Kemitraan Wahidah Suaib, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre Roy Salam, Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar, Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Fadli Ramadhani, Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah, Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi, dan Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo.

Berikut petisi yang dibuat oleh koalisi masyarakat sipil :

Petisi Masyarakat Sipil Untuk Calon Pimpinan DPR

Dalam waktu dekat ini, salah satu pimpinan DPR akan kembali ditetapkan. Adalah fraksi Golkar yang akan menentukan siapa gerangan yang akan didudukkan sebagai salah satu pimpinan DPR dari Fraksi Golkar. Oleh karena jabatan pimpinan DPR bukanlah jabatan biasa, dan juga strategis, maka kami menyatakan petisi sebagai berikut :

1. Mendukung slogan baru Golkar yang menyebut kata bersih sebagai tekad Golkar untuk menjadi salah satu partai yang mendukung gerakan antikorupsi, khususnya di dalam partai Golkar dan umumnya dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca juga: Aziz Syamsuddin, Calon Ketua DPR Pilihan Setya Novanto

2. Slogan tersebut sudah semestinya terwujud dalam praktik politik Golkar, baik di dalam internal maupun eksternal partai, agar slogan bersih tidak hanya jadi slogan semata. Salah satunya dibuktikan dalam penentuan pimpinan DPR pengganti, sebagai wakil dari fraksi Golkar.

3. Dengan begitu, sudah semestinya, menjadi kewajiban Golkar untuk menetapkan pimpinan DPR dari Fraksi Golkar dengan kriteria sebagai berikut:

a. Tidak memiliki rekam jejak pernah dipidana dalam kasus yang bersifat amoral, khususnya korupsi;

b. Tidak sedang atau potensial akan dipersoalkan secara hukum, khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi;

c. Bukan merupakan pendukung pansus KPK apalagi menjadi salah seorang motor lahirnya angket KPK;

d. Memiliki pandangan dan sikap yang sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan tidak mendukung pelemahan KPK dengan berbagai cara dan versinya;

e. Memiliki kemampuan mendengar dan memiliki kelapangan hati dalam menerima kritik.

Demikian petisi ini kami buat, semoga kiranya dapat menjadi catatan dan perhatian bagi ketua partai Golkar dalam menentukan calon DPR. Penentuan calon pimpinan dari partai Golkar adalah langkah awal dalam memperlihatkan komitmen golkar untuk menjadi partai bersih. (tor/tor)