Sederet Tantangan untuk Panglima TNI Pengganti Jenderal Gatot

Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia yang akan menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo bakal menghadapi sederet tantangan. Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi menyebut setidaknya ada 4 tantangan bakal dihadapi Panglima TNI ke depan.

Pertama, Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot harus mampu mengkonsolidasikan kekuatan internal TNI yang meliputi internal matra, antar matra dan Mabes TNI dengan Kementerian Pertahanan. Tantangan kedua, Penglima TNI ke depan harus mampu menyokong pengamanan dan mensukseskan agenda politik 2018 dan 2019.

"TNI akan ikut membantu pengamanan dan mensukseskan agenda politik dengan membantu Polri dalam pengamanan pelaksanaan agenda politik nasional," kata Muradi saat berbincang dengan detikcom, Selasa (28/11/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Muradi, tantangan ketiga, Panglima TNI nantinya juga harus mengintegrasikan postur pertahanan dan modernisasi pertahanan dengan visi politik negara yakni nawacita dan poros maritim dunia. Keempat panglima haris memastikan politik TNI adalah politik kenegaraan bukan politik praktis.

"Kalau 4 hal tersebut dilakukan, maka panglima yang terpilih akan memiliki tingkat keberhasilan dalam menjalankan peran dan fungsi panglima sebagaimana yang diatur dalam undang-undang," kata dia.

Sebenarnya masih banyak tantangan yang akan dihadapi Panglima TNI ke depan. Namun, kata Muradi, empat hal itu sudah melingkupi semua yang akan menjadi tantangan Panglima TNI.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, panglima TNI ke depan akan menghadapi tantangan yang cukup besar. Seperti besarnya potensi konflik di Laut China Selatan, pengamanan laut RI juga munculnya gerakan sparatis. Sehingga figur Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot haruslah yang bisa memperkuat pertahanan bangsa. Terutama kedaulatan bangsa yang meliputi darat, laut dan udara.

"Menurut saya perlu ada semacam pemikiran geo strategi, geo politik dan geo ekonomi. Walau pun kalau ditanya siapa dan dari mana (calon panglima TNI) itu hak prerogatif Presiden," kata dia. (erd/ear)