.webp)
Dalam proses keorganisasian Golkar, seseorang, termasuk Airlangga, sangat dimungkinkan terpilih secara aklamasi sebagai ketum. Meski demikian, Ace menyebut ruang terjadinya demokrasi dalam pemilihan Ketua Umum Golkar juga terbuka lebar.
"Aklamasi sangat baik untuk menjaga kekompakan dan soliditas partai. Namun demikian, Partai Golkar menjunjung tinggi asas demokrasi," ujar Ace di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu, maka kalau aklamasi lebih bagus, tapi tetap harus diberi ruang bagi proses demokrasi di mana kader-kader yang berkualitas dimungkinkan untuk maju sebagai calon ketum," imbuhnya.
Ada beberapa nama yang digadang maju sebagai caketum Golkar selain Airlangga. Salah satunya Plt Ketum Golkar Idrus Marham.
"Semakin banyak calon semakin bagus, maka di situlah letak keunggulan dari Partai Golkar sebagai partai yang mengedepankan proses demokrasi dan oleh karena itu secepatnya dilakukan munaslub," terang Ace.
"Sebaiknya ruang untuk pencalonan para kader Partai Golkar yang memenuhi syarat AD/ART diberikan kesempatan. Tapi kalaupun juga misalkan ada upaya aklamasi, ya harus kita hormati," imbuh anggota Komisi II itu.
Airlangga mengaku telah menemui Presiden Joko Widodo dan mendapat restu untuk menjadi Ketua Umum Golkar menyusul ditahannya Setya Novanto karena menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Menurut Ace, apa yang dilakukan Menteri Perindustrian itu sudah sesuai prosedur.
Etika seorang menteri yang ingin menjadi ketum parpol, kata Ace, memang harus meminta restu kepada presiden. Dia pun mengatakan restu tersebut bukanlah suatu bentuk intervensi politik yang dilakukan Jokowi atas kondisi Golkar saat ini.
"Saya kira restu presiden ini telah diberikan dan tentu tidak bermaksud Bapak Presiden intervensi proses politik internal Partai Golkar," ucap Ace.
Desakan munaslub muncul dari DPD I Golkar agar ada pemilihan ketua umum pengganti Novanto. Ace berharap agar DPD I menyampaikan secara resmi sikap mereka soal munaslub ini.
"Dari usulan tersebut, saya juga dapat informasi. Tentu kami berharap bahwa secara resmi DPD tingkat I yang menyampaikan kepada DPP Partai Golkar," kata dia.
Ace enggan menyebut sudah berapa DPD yang setuju agar Munaslub dilangsungkan. Jika 2/3 dari 34 pengurus DPD tingkat I Golkar sepakat, Munaslub bisa digelar dengan persetujuan DPP.
"Menurut informasi yang saya dapatkan, sudah sangat banyak. Saya belum lihat pastinya tapi sudah mendekati (2/3) iya," jelas Ace.
Terpisah, Wasekjen Golkar M Sarmuji yang juga menjabat Plt Ketua DPD I Bangka Belitung menjelaskan lebih lanjut soal pertemuan pengurus DPD I di Yogyakarta itu. Memang, kata Sarmuji, beberapa pengurus DPD I telah satu suara untuk meminta DPP Golkar menggelar Munaslub.
"Kan Sabtu DPP rapat di Hotel Sultan bersama DPD I. Memang ada pertemuan diskusi Tri Karya di Yogyakarta dengan Dedi Mulyadi sebagai pembicara. Tapi Ketua Yogyakarta ada di Hotel Sultan," beber Sarmuji.
"Kalau (DPD I satu suara soal Munaslub) itu mungkin sudah ada. Tapi berapa yang menyuarakan saya tdk tahu persisnya," imbuh dia.
Sebelumnya, Airlangga mengaku telah meminta izin kepada Presiden Jokowi. Jokowi disebut merestui niat Airlangga itu.
"Saya minta izin dibolehkan untuk ikut, karena saya kan pembantu beliau. Jadi saya minta izin. Harus lebih baik," kata Airlangga di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (27/11). (gbr/elz)
