Soal Kasus Saracen, Mendagri: Pemesan Konten SARA Harus Dilawan

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo mengapresiasi kepolisian yang mengungkap kasus sindikat penyebar isu SARA di media sosial, Saracen. Ia juga meminta pemesan konten SARA harus ditindak.

"Kami mengapresiasi Polri. Baik perorangan, dan lain-lain yang memesan konten SARA harus dilawan. Soal siapa orangnya, nanti pihak kepolisian yang menindak," ujar Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Baca juga: MUI : Saracen Mengadu Domba Umat Muslim dan Lainnya

Kelompok sejenis Saracen diduga terlibat dalam ajang Pilkada atau Pemilu. Tjahjo meminta KPU dan Bawaslu untuk menerbitkan aturan.

"Mudah-mudahan PKPU Bawaslu dan KPU juga harus berani mencantumkan payung hukum. Kalau ada calon anggota DPR, DPD, pasangan capres-cawapres atau timses yang berkampanye tidak adu program, saya kira (Bawaslu) harus berani menindak," kata Tjahjo.

Baca juga: Lacak Pemesan Jasa Saracen, Polisi Telusuri Aliran Dana

Tjahjo memprediksi kelompok sejenis Saracen akan kembali muncul pada Pilkada serentak 2018. Menurutnya, ada saja pihak yang bertindak curang dengan memainkan isu SARA.

"Sangat berpotensi karena Pilkada serentak 2018 pemilih mencerminkan 67 persen Pileg dan Pilpres. Jadi Pilkada 2018 ini sudah aroma Pilpres. Untuk mempersiapkan koalisi, target pemenangan, saya kira wajar. Dalam politik melakukan jangka pendek itu wajar," tutur Tjahjo.

Baca juga: PPATK Siap Telusuri Aliran Duit Saracen Bila Diminta Polisi

"Tapi kami mengingatkan bahwa Pilkada adu konsep. Jangan sampai memecah warga masyarakat dengan isu SARA, dan lain-lain," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Menkominfo Rudiantara mengatakan pemerintah dan kepolisian sudah lama mengendus pergerakan sindikat penyebar informasi palsu (hoax) dan SARA oleh kelompok Saracen. Dia mengatakan kelompok ini selalu membuat akun baru ketika akan ditindak.

Baca juga: Ungkap Pengusutan Saracen, Menkominfo: Seperti Kejar-Kejaran

"Bukan Kominfo, tapi pemerintah, dengan kepolisian juga. Ini seperti kejar-kejaran. Akun ini ditutup, bikin akun lain. Karenanya yang mengetahui akun ini siapa platform, maka dari itu kami kejar platform," ujar Rudiantara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8). (dkp/jbr)