Kunjungi Safe House KPK, Pansus Angket akan Dalami 2 Isu Utama

Jakarta - Pansus Hak Angket KPK akan mengunjungi safe house atau rumah aman yang dibuat KPK di Depok, Jawa Barat hari ini. Ada dua isu utama yang hendak didalami langsung oleh pansus.

"Pertama, apakah dua tempat yang disebut Safe House tersebut benar merupakan rumah penyekapan sebagaimana yang diklaim oleh Niko Panji Tirtayasa dan informasi-informasi serupa dari beberapa pihak lainnya. Atau benar merupakan rumah perlindungan sebagaimana bantahan KPK," ujar anggota pansus angket, Arsul Sani saat dihubungi detikcom, Kamis (10/8/2017).

Baca juga: KPK: Tak Ada yang Disembunyikan, Silakan Kunjungi Safe House

Arsul mengatakan, jika dalam kunjungan didapati bahwa safe house adalah rumah perlindungan, pihaknya akan kembali melakukan tinjauan. Poin yang akan didalami yakni apakah pengelolaan safe house tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang.

"Pansus ingin mendalami apakah dalam mengadakan dan mengelola rumah perlindungan itu, KPK telah mematuhi seluruh ketentuan UU No. 31 Th 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 13 Th 2006 tentang Perlindungan Saksi & Korban, termasuk bagaimana KPK melaksanakan kewajiban melindungi saksi dimaksud dalam konteks pelibatan lembaga yang berwenang yakni LPSK," jelasnya.

Menurut Arsul, lembaga yang berhak melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam undang-undang itu adalah LPSK. Lembaga tersebut memiliki peran penting untuk membongkar suatu kasus atau kejahatan.

Baca juga: Pansus Angket: Safe House KPK Ilegal, Tak Ada di UU

"LPSK lah yang justru seharusnya jadi "leading sector" dalam perlindungan saksi yang telah berperan dalam membongkar suatu kejahatan termasuk kasus korupsi. Selama ini Polri melakukan koordinasi dan melibatkan LPSK sebagi leading sector. Nah, Pansus ingin mendalami bgmn KPK menjalankan program perlindungan saksi ini," terang Arsul.

Terkait adanya kunjungan tersebut, pihak KPK mempersilakan pansus angket untuk melihat langsung.

Baca juga: Di Safe House, Saksi KPK Tak Disekap dan Tetap Bersosialisasi

"Silakan mereka lihat karena tidak ada yang disembunyikan agar tidak ada lagi yang bilang rumah sekap," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, saat dikonfirmasi Rabu (9/8). (nkn/ibh)