DetikNews
Kamis 10 Agustus 2017, 06:27 WIB

Ketika Manuver Pansus Angket Sasar Safe House KPK

Dhani Irawan - detikNews
Ketika Manuver Pansus Angket Sasar Safe House KPK Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Sutradara Daniel Espinosa menduetkan aksi Ryan Reynolds dan Denzel Washington dalam film berjudul Safe House. Denzel yang saat itu memerankan Tobin Frost merupakan mantan agen CIA yang membelot, sedangkan Ryan sebagai Matt Weston bertugas menjaga rumah aman yang berada di Cape Town.

Safe House atau rumah aman yang lokasinya seharusnya tersembunyi bobol diserang. Saat itu, Weston dalam dilema antara kabur atau tetap menjaga Frost dengan taruhan nyawa.




Judul film itu kini menjadi bahasan yang pelik oleh panitia khusus (pansus) angket terhadap KPK. Safe house atau rumah aman itu disoal pansus angket seusai menghadirkan saksi kasus suap Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa, yang juga pernah mendiami safe house KPK.

Niko sendiri menyebut safe house sebagai rumah sekap. Safe house sendiri merupakan hal yang lumrah dalam segi penegakan hukum. Tujuannya tentu untuk melindungi orang tertentu dari intimidasi atau teror.

"Rumah aman ini sesuai namanya ditujukan untuk melindungi saksi dari intimidasi, ancaman atau teror dari pihak lain sehubungan dengan kesaksian yang akan diberikannya dalam proses hukum. Intinya agar saksi memberikan keterangan secara jujur dan sebenar-benarnya," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Rabu (9/8).




Namun, pansus angket KPK memiliki pandangan berbeda. Bahkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sampai meminta agar pansus angket terjun langsung ke safe house KPK untuk mengetahui apakah ada intimidasi yang dilakukan KPK terhadap saksi.

"Kita wajar curiga, saya nanti itu usulkan tempat disebutkan didatangi pansus untuk pembuktian di lapangan. KPK organisasi tertutup banyak misteri di dalamnya dan sekarang orang buka mulut dan dijamin oleh angket sebelumnya tidak berani mulut dan semua dalam intimidasi dikriminalisasi dan sebagainya," ucap Fahri, Minggu (6/8).

Bahkan, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Teuku Taufiqulhadi mengklaim safe house KPK untuk para saksi yang dipanggil ilegal. Alasannya, penggunaan safe house tak diatur dalam UU.

"Jadi kalau mereka mengatakan safe house adalah bohong, itu harus kita laporkan kepada polisi, melakukan pembohongan. Kunjungan persoalan lain. Safe house itu saya katakan tidak ada UU. Kalau ada, berarti itu ilegal dan kalau ilegal berarti adalah sebuah kejahatan," ujar Taufiqulhadi saat dihubungi, Rabu (9/8).



Padahal dalam aturan di Indonesia, safe house disebutkan dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tepatnya dalam Pasal 12 A ayat (1) butir f hingga h yang berbunyi:

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:
f. mengelola rumah aman;
g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
h. melakukan pengamanan dan pengawalan;

KPK sendiri berkewajiban melindungi saksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 huruf a Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Pasal itu berbunyi:

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:
a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;

Meski tak disebutkan langsung, KPK telah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) berkaitan penggunaan safe house dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kerja sama itu disebut Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai sudah berlangsung beberapa kali terkait perlindungan saksi.

"Terkait dengan LPSK dan KPK, kita kan sudah ada MoU dan MoU terkait perlindungan saksi makanya ada beberapa saksi yang dimintakan oleh KPK untuk dilindungi oleh LPSK. Atas permintaan itu, kita bisa lihat kebutuhannya kan, apakah memang yang bersangkutan perlu dilindungi di rumah aman, atau pengawalan, pengamanan saja, atau pendampingan saat proses pemeriksaan, itu selama ini sudah berlangsung," ucap Abdul ketika dihubungi terpisah, Rabu (9/8).


Safe house tak bisa sembarangan. Ada kriteria tertentu yang harus dipertimbangkan sebelum suatu lokasi digunakan sebagai safe house.

"Dalam pengelolaan safe house diterapkan standar tinggi, berbeda dengan rumah tinggal pada umumnya," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu secara terpisah.

"Standar tersebut bukan hanya berlaku terhadap bangunan dan kelengkapan dari safe house tersebut, tetapi juga meliputi tenaga pengamanannya, pengemudi atau transporter yang terampil, serta mempertimbangkan lokasi yang mudah dituju apabila dalam kondisi darurat," kata Edwin.

Edwin juga menegaskan 3 poin penting terkait safe house yaitu keamanan, kenyamanan, dan kerahasiaan. Dia juga menyebut selama ini, KPK dan LPSK pun telah bekerja sama melindungi saksi dalam beberapa perkara.

"Terkait pengelolaan safe house, faktor keamanan, kenyamanan dan kerahasiaan menjadi faktor utama. Bila keberadaan safe house tersebut telah diketahui pihak luar, maka tempat tinggal tersebut tidak layak lagi dijadikan safe house," ujar Edwin.

Sementara itu, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengaku akan segera mendatangi safe house KPK. Dia berkomunikasi dengan kepolisian untuk mendapatkan lampu hijau meninjau safe house.

"Memang untuk lokasi penyekapan ini sudah ada kesepakatan. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan jajaran kepolisian, kami tinggal menunggu. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini sudah bisa kami lakukan," ujar Agun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/8).

Pansus menargetkan, pada Jumat (11/8), kunjungan ke safe house terlaksana. Saat meninjau safe house, Pansus akan mendalami dugaan penyekapan berdasarkan keterangan Niko saat rapat di DPR.

"Kami kan sudah banyak mendengarkan keterangan dari berbagai pihak. Kami kan tidak bisa juga langsung mengambil kesimpulan, kami ingin dalami apakah betul yang dikatakan, pengakuannya banyak yang terkait dengan Saudara Niko," tutur politikus asal Golkar ini.
(dhn/jor)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed