Halau Pemotor, Palang Besi akan Dipasang di Trotoar Dewi Sartika

Jakarta - Banyak pemotor masih nekat menerobos trotoar di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur berencana memasang palang besi di trotoar tersebut.

Baca juga: Djarot Minta Penyerobot Trotoar Ditangkap dan Didenda

"Itu sudah direncanakan. Itu kan nanti melalui anggaran. Nanti itu dianggaran dulu. Jadi itu nanti itu jangka pendeknya ya penindakan dulu," kata Kasi Ops Sudinhub Jakarta Timur, Slamet Dahlan kepada detikcom, pada Selasa 1 Agustus 2017.

Menurut dia, pemasangan palang besi akan mencontoh trotoar di Jalan MT Haryono. "Jika sudah dianggarkan nanti akan dibuat seperti di Jalan MT Haryono. Jadi dikasih potongan pipa yang bisa menghambat motor dan hanya orang yang bisa lewat," ungkap Slamet.

Baca juga: Catat! Serobot Trotoar Bisa Dihukum Kurungan 1 Bulan

Slamet menjelaskan Sudinhub Jaktim dan Satlantas Jaktim akan memberikan imbauan secara preventif hingga penindakan. Penindakan tersebut dilakukan berkoordinasi dengan polisi lalu lintas. "Ya ikuti jalan yang ada walau macet," ujar Slamet.

Baca juga: Bulan Tertib Trotoar, Tapi Jangan Ditiru ini

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebelumnya mencanangkan 'Bulan Patuh Trotoar' pada Agustus nanti. Djarot ingin trotoar akan dikembalikan sesuai dengan fungsinya.

Baca juga: Djarot Canangkan Agustus Jadi 'Bulan Patuh Trotoar' di Jakarta

Di DKI Jakarta terdapat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Pada perda itu terdapat aturan tegas tentang trotoar dan siapa yang berhak melintas di atasnya.

Baca juga: Bulan Patuh Trotoar, Kadishub DKI: Kalau Bisa Jangan Sebulan Saja

Mengenai sanksi denda dan pidana terkait penggunaan tak sesuai fungsi dari trotoar terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Denda dan pidana merujuk pada Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 25 yang di dalamnya termasuk mengatur tentang fasilitas pejalan kaki.
Bagi pengendara yang melanggar dikenai dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (ibh/aan)