.webp)
Konsolidasi dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo dari pihak pemerintah. Sementara perwakilan dari Pansus DPR sudah ada ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy dan anggota Pansus dari F-Hanura, Rufinus Hotmaulana.
"Saya kira pembahasan Pansus jangan dilihat secara fisik di sini. Lobi juga bagian dari Pansus, ini juga lobi karena pak ketua dan teman-teman Pansus ini semangatnya kalau bisa musyawarah kenapa harus divoting?" ujar Tjahjo di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tjahjo mengatakan, saat ini masih terjadi lobi-lobi sebelum pengambilan keputusan. Salah satunya adalah pembagian 10 dari 15 kursi DPR yang sudah disepakati.
"Pembagian dapil belum clear, walaupun kami setuju menambah 10 kursi tapi itu belum clear," terangnya.
Soal presidential threshold (ambang batas capres), pemerintah belum memutuskan apakah menurunkan angka dari 20 persen. Soal parliamentary threshold (ambang batas parlemen), pemerintah tidak masalah asalkan angka di atas 3,5 persen.
Soal paket pengambilan keputusan yang disodorkan Lukman, Tjahjo belum ambil sikap. "Lihat dulu, paket hemat atau paket apa," imbuh dia.
Saat ini, pemerintah dan DPR sepakat akan mengesahkan RUU Pemilu di rapat paripurna hari Senin (19/6). Jika akhirnya molor lagi, ditargetkan RUU Pemilu selesai akhir bulan Juni.
"Tahapan masih Juli, Agustus. Kalau sampai akhir Juni, KPU sudah siapkan PKPU berkomunikasi dengan pemerintah, komisi II," papar Tjahjo.
Sementara itu, Lukman berharap keputusan akan diambil dengan sistem paket. Ia mengatakan, skenario terbaik nanti nya ada perwakilan dari Pansus memaparkan hasil konsolidasi.
"Nanti kalau skenario seperti itu, nanti jubir fraksi satu saja terhadap 10 fraksi, bicara secara formal kalau ada titik temu. Skenario terbaik itu," ucap Lukman.
"Konsolidasi sampai malam dan sebenarnya secara teoritik kelihatan ada titik temu. Tinggal nunggu pimpinan fraksi dan Kapoksi hadir, kalau nggak kita bisa mulai rapat," tutupnya. (dkp/elz)
