DetikNews
Selasa 21 Mar 2017, 10:52 WIB

Kapolri, Menhub dan Menkominfo Sosialisasi Aturan Taksi Online

Bartanius Dony - detikNews
Kapolri, Menhub dan Menkominfo Sosialisasi Aturan Taksi Online Foto: Bartanius Dony/detikcom
Jakarta - Aturan taksi online dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek mulai disosialisasikan. Sosialisasi dilakukan melalui video conference.

Video conference diikuti Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menkominfo Rudiantara. Mereka menggelar video conference dengan sejumlah Pemda.



"Intinya kita ingin adanya aturan ini bisa lebih tertib, dan bisa menyelesaikan permasalahan tentang taksi online," ujar Tito di ruang Pusdalsis lantai 5 Rupatama Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2017).

Video conference soal tarif taksi online dilakukan bersama Pemprov Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan. Tito juga menekankan dialog intens antara pemangku kepentingan dengan DPRD untuk mencegah gesekan antara taksi online dengan konvensional.

"Dari pusat akan bentuk tim untuk asistensi. Ada beberapa tempat yang ada gejolak, ini perlu asistensi dari pusat. Nantinya ada kesepakatan yang lebih riil," jelas Tito.

Sementara itu, Menhub menjelaskan Permenhub ini adalah peran pemerintah dalam melayani masyarakat dalam konteks transportasi.

"Permenhub adalah upaya pemerintah untuk tetap hadir dalam mengatur, melayani masyarakat. Kita tahu transportasi merupakan kebutuhan masyarakat," ujar Budi.

Nantinya tarif angkutan online ini akan ditentukan oleh Pemda masing-masing. Diharapkan Permenhub ini dapat melindungi taksi online maupun taksi konvensional.

"Harus ada satu regulasi, taksi online dan konvensional bisa terlindungi," imbuh dia.

Baca juga: Ini 11 Poin Aturan Taksi Online Dalam Revisi PM 32/2016

Ada 11 poin penting dalam revisi PM 32 Tahun 2016 yang akan efektif berlaku pada 1 April 2017 ini meliputi: 1) jenis angkutan sewa; 2) kapasitas silinder mesin kendaraan; 3) batas tarif angkutan sewa khusus; 4) kuota jumlah angkutan sewa khusus; 5) kewajiban STNK berbadan hukum; 6) pengujian berkala/ KIR; 7) pool; 8) bengkel; 9) pajak; 10) akses digital dashboard; dan 11) sanksi.
(brt/fdn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed