Soal SP3 15 Perusahaan Kasus Kebakaran Hutan, Polri: Ada Lembaga Praperadilan

Jakarta - Polda Riau menghentikan penyidikan 15 perusahaan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan. Saat dikonfirmasi, Polri mempersilakan melayangkan gugatan jika ada pihak yang keberatan atas keputusan itu.

"Ya kalau ingin menguji dari SP3 itu, kira-kira sah atau tidak menurut hukum, ada lembaga praperadilan dalam hukum acara pidana," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/7/2016).

"Itu antara lain berkaitan dengan masalah SP3. Itu salah tangkap juga bisa dipraperadilankan," sambungnya.

Boy mengatakan, Mabes Polri menilai penghentian penyidikan kasus itu merupakan kewenangan penyidik. Setidaknya ada tiga faktor bagi penyidik dalam menghentikan kasus itu.

"Ketika pertama, tidak ditemukannya unsur pidana. Kedua, tidak cukup alat bukti. Ketiga, dia bukan merupakan tindak pidana," ujarnya.

"Salah satu di antara ini bisa menjadi sebuah alasan bagi penyidik untuk menghentikan karena unsurnya tidak terpenuhi," tambahnya.

Dir Reskrimsus Polda Riau, Kombes Rivai Sinambela sebelumnya menjelaskan, SP3 untuk 15 perusahaan itu dilakukan karena belum memenuhi unsur atau bukti-bukti yang kuat.

"Karena tidak memenuhi unsur adanya kesengajaan atau kelalaian, sehingga kita berkesimpulan kasus tersebut selayaknya dihentikan," kata Rivai, Kamis (21/7/2016).

Ke-15 perusahaan tersebut adalah, PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Ruas Utama Jaya, PT Suntara Gajah Pati, PT Dexter Perkasa Industri, PT Siak Raya Timber, PT Sumatera Riang Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam dan PT Rimba Lazuardi. Adapun 11 perusahaan itu bergerak dalam bidang hutan tanaman industri.

Untuk 4 perusahaan lainnya bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan sawit itu adalah PT Parawira, PT Alam Sari Lestari, PT PAN Uniter, dan PT Riau Jaya Utama.

(idh/dra)