Warga Sumenep Demo Tuntut Bupati Segera Lantik Kades Matanair Terpilih

Ahmad Rahman - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 17:21 WIB
demo di sumenep
Demo warga tuntut Bupati Sumenep melantik kades terpiih (Foto: Ahmad Rahman)
Sumenep - Ratusan warga Matanair, Kecamatan Rubaru, Sumenep, Madura kembali melakukan aksi unjuk rasa. Aksi ini menuntut Bupati Achmad Fauzi segera melantik Kepala Desa Matanair, Ahmad Rasidi.

Para warga meminta Achmad Fauzi segera menjalankan Putusan Mahkamah Agung (MA) untuk melantik Ahmad Rasidi. Warga menduga Bupati Sumenep mengabaikan putusan MA Terkait sengketa Pilkades Matanair.

Ratusan massa ini datang dengan membawa spanduk bertuliskan 'Pengadilan Rakyat'. Permintaan mereka ini berdasarkan putusan MA di PTUN Surabaya dengan nomor: 79 PK/TUN/2021.

Dalam aksinya, massa juga membawa lima buah kursi dan menggelar sidang layaknya pengadilan dengan membacakan putusan PTUN terkait sengketa Pilkades Matanair 2019.

demo di sumenepWarga merobohkan pagar Pemkab Sumenep (Foto: Ahmad Rahman)

Dalam prosesnya di PTUN, sidang dimenangkan calon Kepala Desa Ahmad Ghazali. Namun kemudian PTUN memerintahkan Bupati Sumenep mencabut keputusan Bupati Sumenep nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Matanair pada pilkades serentak tahun 2019 atas nama H. Ghazali.

Lalu, kedua agar Bupati Sumenep menerbitkan keputusan baru mengangkat dan melantik penggugat yaitu Ahmad Rasidi sebagai kepala Desa Matanair Kecamatan Rubaru Sumenep periode 2019-2025.

Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Moh. Ramli yang menemui pengunjuk rasa mengatakan, pihaknya sudah mencabut SK Kepala Desa terpilih. Lalu, Bupati Sumenep juga akan segera melantiknya.

"Perintahnya kan ada dua, pertama SK Bupati atas nama saudara Ghazali sudah dicabut, sekarang perintah yang nomor dua untuk mengesahkan dan melantik saudara Rasidi, Bupati sudah beritikad baik melaksanakan putusan Pengadilan," kata Moh. Ramli, Senin (17/01/2022).

Menurut Ramli, pihaknya saat ini sedang melakukan konsultasi ke Mendagri. Jika hal ini sudah rampung, pelantikan akan segera dilakukan.

"Karena tim kabupaten, memberikan saran pada bupati, untuk menjalankan putusan PTUN, perlu penjelasan teknis ke kemendagri agar segera mendapat balasan tertulis dari kemendandari, apakah akan dilakukan penggantian antar waktu (PAW) atau pilkades serentak," jelas Ramli.

Jawaban Ramli ini pun mendapat sorak hingga tepuk tangan kecewa dari masyarakat. Massa tidak puas dengan jawaban tersebut dan sempat memanas.

Mereka juga merobohkan pintu utama pagar kantor Pemkab Sumenep yang dijaga ratusan personel kepolisian. Aksi ini juga membuat Kapolres Sumenep AKBP Rahman Wijaya turun langsung dan meredam aksi pengunjuk rasa yang sempat tegang karena tidak ditemui Bupati Sumenep. (iwd/iwd)