.webp)
Anggaran tersebut, dibelanjakan melalui Jatim Belanja Online (Jatim Bejo) yang merupakan platform bagi UMKM/UKM untuk menjadi penyedia barang dan jasa bagi pemerintah dan dapat mengakses belanja daerah.
Hari ini, Pemprov Jatim menggelar penyerahan penghargaan Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo). Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, sebanyak 21 Pemda telah bergabung dalam Jatim Bejo. Ia berharap tahun depan, seluruh 38 Pemda sudah bergabung ke Jatim Bejo dan mensukseskan program belanja online dari UKM.
"Program Jatim Belanja Online ini seiring dengan arahan Presiden yang ingin agar UMKM, UKM kita menemukan market place nya. Maka dengan Jatim Bejo ini APBD kabupaten kota akan bisa diakses oleh para pelaku UKM dan UMKM kita baik itu e-katalog maupun toko daringnya," ujar Khofifah di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Senin (22/11/2021).
Khofifah mengungkapkan, masih ada kendala dalam Jatim Bejo. Di mana hanya UMKM/UKM yang telah memiliki badan hukum yang bisa bergabung. Sedangkan yang belum memiliki, BPK belum bisa memproses, sehingga UMKM/UKM harus menginduk ke pengepul yang skalanya lebih besar dan punya badan hukum.
"Seandainya aturan ini bisa diperlonggar mungkin pelaku UMKM kita bisa lebih utuh dalam menerima keuntungan dan jangkauan kita juga akan lebih luas. Karena tentu kita harapkan bersama upaya menyerap usaha mikro dan kecil harus kita lakukan dan peluas dengan berstandar pada regulasi yang berlaku," ungkapnya.
Sementara Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jatim Endy Alim Abdi Nusa mengatakan, ada 17 Pemda yang belum bergabung dengan Jatim Bejo. Menurutnya Pemprov Jatim menargetkan seluruh Pemda akan bergabung tahun depan.
"Saat ini baru 21 Pemkab/Pemkot yang bergabung dengan Jatim Bejo. Kita akan meningkatkan sosialisasi bagaimana agar semua terkonfirmasi untuk melakukan pengadaan barang dan jada melalui sistem online. Karena lebih transparan, lebih mudah dan lebih lagi mendatangkan manfaat bagi pelaku usaha kecil dan menengah kita," tandasnya.
Hingga Senin (22/11), tercatat Pemprov Jatim telah melakukan transaksi secara daring dengan nominal Rp 27 miliar. Angka tersebut menjadi yang paling tinggi di Indonesia di antara pemerintah provinsi yang lain, termasuk kementerian dan lembaga. Total telah ada sebanyak 1.500 UMKM/UKM yang telah tergabung dalam Jatim Bejo. Transaksi yang dicatatkan telah mengalami peningkatan hingga 400 persen dari awal mula program ini dicanangkan pada tahun ini.
Dalam acara ini, Pemprov Jatim memberikan penghargaan antara lain, untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dengan transaksi terbanyak dalam pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa kepada pelaku UMK Jatim, Melalui Jatim Bejo. Peringkat 1 yakni Kota Malang, peringkat 2 Kota Batu, dan Peringkat 3 Kabupaten Sidoarjo.
Sedangkan untuk kategori Perangkat Daerah, dengan total transaksi dan total pesanan terbanyak dalam pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa kepada pelaku UKM Jatim, melalui Jatim Bejo diberikan ke Disnakertrans Jatim, Dinkes Jatim, Dishut Jatim, Dinas PRKP dan CK Jatim, DPMDes Jatim dan BPKAD Jatim.
