.webp)
"Baik di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemprov maupun Pemkab/Pemkot, semua ASN tugasnya melayani masyarakat, bukan dilayani," kata Khofifah di BPSDM Jatim, Selasa (16/11/2021).
"Pola-pola kerja seperti ingin dilayani, dihormati, dapat fasilitas lebih adalah cara lama yang harus ditinggalkan," lanjut Khofifah.
Khofifah mengatakan ASN di era Society 5.0 harus terpacu untuk terus berupaya menciptakan layanan yang inovatif, kreatif, dan solutif. ASN harus berorientasi pada bagaimana caranya agar pelayanan dan kinerja bisa lebih cepat, lebih baik, lebih efisien, efektif, akuntabel dan lebih responsif.
Dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, kata khofifah, maka diharapkan dapat memberikan percepatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jatim. Menurut Khofifah, hal tersebut sangat sesuai dengan apa yang tertuang dalam program Nawa Bhakti Satya, yakni untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur.
Khofifah menyebut tidak jarang orang merasa dirinya sudah kerja keras, kerja cepat dan kerja profesional. Padahal, pihak lain justru bekerja dengan melakukan lompatan-lompatan dan inovasi digital. Hal tersebut haruslah menjadi pelecut dan penyemangat para ASN untuk tidak mudah berpuas diri, sehingga terus meningkatkan kompetensi, kapasitas dan integritasnya.
"Bagaimana persepsi publik melihat birokrat harus kita perhatikan. Maka kita harus terus melakukan improvisasi, open minded dan melakukan usaha terbaiknya bagi masyarakat. Barangsiapa melayani masyarakat dengan upaya terbaiknya, maka yang di langit akan melayani kita, barang siapa membahagiakan masyarakat maka yang di langit akan membahagiakan kita," imbuhnya.
Lebih lanjut, Khofifah menekankan pentingnya penanaman Employer Branding dan Core Values di dalam diri ASN Pemprov Jatim. Hal ini mengacu pada arahan Presiden RI Joko Widodo, bahwa setiap ASN harus memiliki unsur 'BerAKHLAK' di dalam dirinya. Slogan 'BerAKHLAK' yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif ini, harap Khofifah, dapat diterapkan para ASN dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.
Untuk itu, sesuai arahan Presiden Jokowi tersebut, Khofifah kembali menegaskan bahwa para ASN harus dapat memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, memiliki jiwa melayani dan membantu masyarakat, dan otoritas atau sumber daya yang diberikan negara pada ASN harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa dan negara.
"Selain itu pula diharapkan ASN dapat terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, serta adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Apalagi saat ini perkembangan dunia yang penuh dengan disrupsi dan perkembangan teknologi yang pesat," terangnya.
Tidak hanya itu, Khofifah juga meminta para ASN melakukan transformasi digital dan inovasi-inovasi yang berbasis digital. Menurutnya, transformasi digital adalah sebuah keniscayaan, sehingga pelayanan publik bagi masyarakat saat ini dituntut untuk bertransformasi ke sistem digital yang tentunya lebih cepat, lebih murah dan lebih luas lagi.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Jatim Aries Agung Paewai mengatakan bahwa BPSDM Jatim selain menyelenggarakan Latsar bagi CPNS juga terus menyelenggarakan berbagai diklat seperti diklat peningkatan ekonomi masyarakat berbasis makanan dan minuman ringan, kemudian diklat handling obat yang ditujukan bagi para tenaga kesehatan seperti apoteker.
Tidak hanya itu, BPSDM Jatim juga terus melakukan kegiatan pengembangan kompetensi bagi para ASN salah satunya melalui kegiatan ASN Belajar. Dimana dalam kegiatan ini setiap minggu ASN diharuskan belajar dimanapun berada baik di kantor maupun di luar kantor. Para ASN ini diharapkan terus mengembangkan kompetensinya melalui event ASN belajar yang rencananya diselenggarakan setiap Kamis.
"Apakah itu materi tentang kepemimpinan, materi teknis, materi tentang fungsional sosial kultural, kami akan menghadirkan narasumber praktisi maupun akademiai. Diharapkan materi-materi yang diberikan dapat menjadi upaya pengembangan kompetensi pada ASN," jelasnya.
Selanjutnya, terkait aturan tentang peralihan dari jabatan struktural ke fungsional, kata Aries, BPSDM Jatim akan menyiapkan diklat ataupun pelatihan serta sertifikasi untuk para pejabat fungsional. Hal ini dikarenakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, para pejabat fungsional wajib memiliki sertifikasi, dan sertifikasi itu hanya bisa didapat setelah mengikuti pelatihan atau diklat.
"Tentunya tidak mudah bagi BPSDM Jawa Timur untuk menyiapkan diklat atau sertifikasi jabatan struktural atau fungsional, oleh sebab itu, teman-teman kami di perguruan tinggi apakah itu PTN dan PTS akan siap membantu kami agar para ASN ini memenuhi persyaratan menjadi jabatan fungsional," tandasnya. (iwd/iwd)
