Pemprov Jatim Catat Transaksi Tertinggi Belanja Barang-Jasa Secara Daring Rp 27 M

Faiq Azmi - detikNews
Senin, 22 Nov 2021 20:31 WIB
Gubernur Khofifah
Gubernur Khofifah (Foto: Faiq Azmi/detikcom)
Selain itu, ia mengapresiasi jajaran Pemda yang telah berpartisipasi menyukseskan program Jatim Bejo, termasuk para pelaku usaha yang sudah bergabung di dalamnya. Dengan mensukseskan Jatim Bejo, dapat meningkatkan ekonomi Jatim, lantaran 57 persen PDRB Jatim bergantung pada sektor usaha kecil dan menengah.

Sementara Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jatim Endy Alim Abdi Nusa mengatakan, ada 17 Pemda yang belum bergabung dengan Jatim Bejo. Menurutnya Pemprov Jatim menargetkan seluruh Pemda akan bergabung tahun depan.

"Saat ini baru 21 Pemkab/Pemkot yang bergabung dengan Jatim Bejo. Kita akan meningkatkan sosialisasi bagaimana agar semua terkonfirmasi untuk melakukan pengadaan barang dan jada melalui sistem online. Karena lebih transparan, lebih mudah dan lebih lagi mendatangkan manfaat bagi pelaku usaha kecil dan menengah kita," tandasnya.

Hingga Senin (22/11), tercatat Pemprov Jatim telah melakukan transaksi secara daring dengan nominal Rp 27 miliar. Angka tersebut menjadi yang paling tinggi di Indonesia di antara pemerintah provinsi yang lain, termasuk kementerian dan lembaga. Total telah ada sebanyak 1.500 UMKM/UKM yang telah tergabung dalam Jatim Bejo. Transaksi yang dicatatkan telah mengalami peningkatan hingga 400 persen dari awal mula program ini dicanangkan pada tahun ini.

Dalam acara ini, Pemprov Jatim memberikan penghargaan antara lain, untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dengan transaksi terbanyak dalam pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa kepada pelaku UMK Jatim, Melalui Jatim Bejo. Peringkat 1 yakni Kota Malang, peringkat 2 Kota Batu, dan Peringkat 3 Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan untuk kategori Perangkat Daerah, dengan total transaksi dan total pesanan terbanyak dalam pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa kepada pelaku UKM Jatim, melalui Jatim Bejo diberikan ke Disnakertrans Jatim, Dinkes Jatim, Dishut Jatim, Dinas PRKP dan CK Jatim, DPMDes Jatim dan BPKAD Jatim.


(fat/fat)