"Perda Nomor 3 Tahun 2020 tersebut ditetapkan dan merupakan perubahan Perda lama karena pertimbangan retribusi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan, dengan persetujuan DPRD dan Bupati Lamongan," jelasnya.
Untuk saat ini, lanjut Rubikah, pihaknya telah meminta agar UPT memberlakukan karcis masuk pengunjung dan karcis parkir sendiri. Cara itu, menurut Rubikah, agar tidak ada kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat.
"Saya konfirmasikan ke Kepala UPT Karcis. Saya sudah perintahkan agar karcis masuk tetap sesuai peruntukan dan karcis parkir juga diberikan sendiri," pungkasnya.
(sun/bdh)
