Khofifah Ingin Lulusan SMK yang Punya Usaha Tak Tercatat Sebagai Pengangguran

Malang - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menilai, perlu adanya perbaikan dalam pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS). Khususnya, soal alumnus SMK yang sebagian besar telah memiliki unit usaha dan pendapatan.

"Jadi PR kita, kalau di mana-mana kita lihat SMK tertinggi (pengangguran terbuka) padahal mereka tidak nganggur, tapi bekerja personal," ujar Khofifah dalam sambutan sebelum membuka expo&expose ICT SMK Jawa Timur 2021 di SMK Negeri 1 Singosari, Kabupaten Malang, Sabtu (23/10/2021).

Menurut Khofifah, perlu ada format baru mendefinisikan hal itu. Supaya alumnus SMK yang telah memiliki unit usaha tak tercatat sebagai pengangguran.

Baca juga: Gubernur Khofifah Puji Kehebatan SMK di Jatim dalam Berinovasi

"Sangat tidak fair, karena mereka lebih memilih personal daripada bekerja di instansi. Perlu mencari format agar bisa terakomodir oleh BPS," tuturnya.

Khofifah mengaku, telah seringkali mengunjungi SMK di Jawa Timur. Dari situ, banyak diketahui kreativitas pelajar SMK telah dipesan oleh dunia usaha. Di luar itu, banyak pelajar juga ingin menjadi seorang profesional saat lulus dari SMK nanti.

"Jadi tidak enak dia (pelajar SMK) punya skill. Dia sesungguhnya tidak nganggur, punya kerja kreatif dan punya income strategis. Jadi BPS ini secara definisi menurut saya menjadi sangat penting," harap Khofifah.

Baca juga: Keren, Siswa SMPN 40 Surabaya Borong 3 Medali Emas PON Papua

Khofifah juga menyampaikan, telah beberapa kali melakukan komunikasi dengan BPS. Namun tak menemukan titik kesuksesan.

Seperti bagaimana BPS menghitung IPM (indeks pembangunan manusia). Harus dari basis ijazah formal.

"Padahal, Jawa Timur basis pendidikan informal dan nonformal luar biasa besarnya. Ada 12 ribu pesantren yang santrinya mereka mendapatkan pendidikan klasikal non-ijazah. Maka sama BPS tidak dimasukkan dalam kategorisasi, tidak masuk dalam educated people. Itu menurut saya tidak cukup fair," pungkasnya. (sun/bdh)