Pakar Sebut Rakyat Tak Bebas Sampaikan Kritik Selama 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf

Pakar Sebut Rakyat Tak Bebas Sampaikan Kritik Selama 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf

Esti Widiyana - detikNews
Rabu, 20 Okt 2021 22:29 WIB
Jokowi Groundbreaking Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik
Presiden Jokowi/Foto: Tangkapan Layar (Foto: YouTube Channel Setpres)
Surabaya - Hari ini tepat 2 tahun kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pakar Hukum dan Tata Negara Unair Surabaya, Dr Radian Salman menyampaikan catatannya.

Salah satunya soal kebebasan berpendapat atau menyampaikan kritik bagi rakyat. Menurutnya, saat ini rakyat tak bebas menyampaikan kritik.

Radian mencontohkan, banyak mural berisi kritik yang langsung dihapus petugas. Ia berharap pemerintah bisa lebih terbuka terhadap kritik rakyat.

"Pemerintah harus menggunakan pendekatan yang berbeda terhadap berkembangnya ragam pendapat dan kritik, yang menggunakan berbagai instrumen. Terutama sosial media," kata Radian saat dihubungi detikcom, Rabu (20/10/2021).

"Harus lebih terbuka terhadap kritik itu, lebih responsif. Responsif dalam pengertian bukan untuk menghentikan hal tersebut, tetapi mengelola dengan baik," imbuhnya.

Radian juga mencontohkan peternak ayam petelur di Blitar yang 'diamankan' karena demo saat Presiden Jokowi berkunjung. Ia menyayangkan peristiwa itu terjadi.

Menurutnya, kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan menyampaikan kritik menjadi catatan tebal bagi pemerintah. Terlebih di era keterbukaan yang luar biasa seperti saat ini. Sebab rakyat bisa menyampaikan melalui berbagai media.

"Ini tampaknya pemerintahan sekarang belum bisa merespons dengan bijak dan baik terhadap kritik-kritik yang datang. Dalam sisi lain itu juga mengindikasikan bahwa tidak bekerjanya secara baik level di bawah presiden," ujarnya.

Kemudian Radian juga menyoroti soal penanganan pinjol ilegal. Menurutnya, masalah pinjol sudah lama terjadi. Namun baru ada penanganan beberapa hari terakhir setelah Presiden Jokowi buka suara.

"Padahal itu sesuatu yang begitu lama terjadi. Ini ada indikasi bahwa apa yang ada di bawah presiden, koordinasi presiden, bekerjanya presiden itu juga belum begitu efektif. Kita akan amati pola-pola seperti ini, begitu presiden ngomong, bergerak," jelasnya.

"Begitu presiden ga ngomong lama seperti hilang. Saya kira ini hal penting yang harus digarisbawahi tentang bagaimana pemerintahan ini dijalankan, misalnya dalam konteks penegakan hukum," pungkasnya.

Halaman 2 dari 2
(sun/bdh)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.