Menurut Anisa, biaya protokol kesehatan bisa diambil dari laba investasi dana, yang selama ini dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Pengelolaan keuangan haji (BPKH), dari dana jemaah haji yang menunggu lama dikelola untuk bekerja sama dengan sejumlah bank syariah, dan hasilnya untuk dana kebutuhan haji saat berangkat. Seperti biaya tambahan protokol kesehatan yang diminta Pemerintah Arab Saudi, dan laba dari pengelolaan dana haji juga untuk kebutuhan sosial lainnya," kata Anisa, Kamis (14/10/2021).
Soal itu ia sampaikan dalam acara Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji di Era Pandemi COVID-19. Acara ini digelar di Ballroom Hotel Bromo Park, Jalan Dr Sutomo, Kota Probolinggo.
Di depan sejumlah kelompok bimbingan haji, Anggota BPKH KH Marsudi Syuhud mengatakan, dana haji sebesar Rp 156 triliun aman dikelola oleh pihaknya. Namun karena pandemi COVID-19, maka terjadi penumpukan antrean calon jemaah haji. Hingga saat ini, lebih dari 5 juta penduduk Indonesia masuk dalam antrean haji.
Setiap calon jemaah haji dikenakan biaya sekitar Rp 35 juta. Lalu setiap calon jemaah haji mendapat subsidi Rp 42 juta dari pemerintah. Jadi uang yang terkumpul dari setiap calon jemaah haji mencapai Rp 77 juta.
Marsudi juga mengatakan, dana calon jemaah haji diinvestasikan sesuai syariat Islam. Hasilnya untuk membantu kepentingan umat dan bantuan sosial.
"Dana yang sudah didaftarkan oleh para calon jemaah haji, sambil menunggu pemberangkatan ke tanah suci Mekah untuk melakukan ibadah haji, dana tersebut dikelola sesuai syariat Islam. Dan hasilnya untuk mengurangi beban biaya-biaya seperti protokol kesehatan dan lain-lain, agar tidak ada tambahan biaya yang tidak terduga," ujar Marsudi.
(sun/bdh)