Sistem Jemput Bola Layanan Perizinan di Jatim Disambut Bahagia Nelayan

ekan Perizinan yang digelar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jawa Timur disambut baik para nelayan — Foto: Istimewa (Dok Pemprov Jatim)

Surabaya - Pekan Perizinan yang digelar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pemprov Jatim disambut baik para nelayan. Layanan ini menggunakan sistem jemput bola ke masyarakat.

Kali ini, giliran masyarakat di kawasan Pantai Popoh, Tulungagung yang kedatangan layanan Pekan Perizinan ini. Masyarakat kawasan Pantai Popoh difasilitasi mengurus perizinan terkait usaha penangkapan ikan secara gratis.

Mulai dari pengurusan SIUP, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI), Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), izin genset di bawah 500 kWh hingga mengurus penerbitan NPWP.

Kepala DPM-PTSP Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono mengatakan, kegiatan ini digelar selama selama tiga hari, mulai 14 hingga 16 September 2021. Hal ini sebagai upaya memberikan ketenangan bagi para nelayan dalam melakukan pekerjaannya mencari ikan.

Aris menambahkan kegiatan ini menjadi kegiatan keenam kalinya yang dilakukan sejak tahun 2020. Sebelumnya, layanan perizinan on the spot ini sudah digelar di Sumenep, Lamongan, Malang, Trenggalek, Banyuwangi dan kali ini di Tulungagung.

"Pada intinya layanan ini kita laksanakan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat khususnya nelayan bekerjanya melaut bisa berhari-hari, lalu pulang sehari dan berangkat melaut lagi," kata Aris di Surabaya, Kamis (16/9/2021).

"Sedangkan biasanya, pengurusan surat izin itu dilakukan di Bakorwil, tentu ini jauh. Maka kita mendekatkan layanan pada masyarakat, melayani penerbitan perizinan on the spot dengan jemput bola di dekat pelabuhan," tambahnya.

Kegiatan ini juga untuk membantu masyarakat nelayan dan masyarakat di kawasan pesisir yang kurang akrab dengan internet serta pelayanan sistem online dan digital. Sehingga, dengan dilengkapi pendampingan di tempat, mereka bisa terbantu dalam memperoleh berkas perizinan.

Sementara itu, di pelabuhan Popoh terdata ada 240 kapal yang telah difasilitasi perizinannya oleh Pemprov Jatim. Jika tidak mengantongi izin, mereka akan kesulitan jika berhadapan dengan penegak hukum. Para nelayan pun sangat antusias.

"Di Pantai Popoh selama dua hari ini saja total kita sudah melayani 267 perizinan, yang paling banyak mengurus TDKP, kemudian juga izin genset, lalu SIPI," papar Aris.

"Kalau kita merujuk data sejak tahun 2020 saat kita awal melakukan Pekan Perizinan on the spot, kita telah membantu penerbitan 1.195 perizinan mulai SIPI, SIKPI, SIUP, Genset, NIB, NPWP, TDKP juga STKA," lanjutnya.

Sebelum pelaksanaan, tim dari DPM-PTSP telah turun ke kampung-kampung nelayan. Hal ini untuk melakukan sosilisasi terkait layanan pekan perizinan ini.

Mengetahui informasi ini, masyarakat melakukan kolektif pengumpulan berkas. Sehingga saat hari H pelaksanaan pelayanan perizinan masyarakat tinggal melakukan digitalisasi proses administrasi dan penerbitan perizinan.

"Alhamdulillah layanan kita disambut antusias oleh masyarakat, ini menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa mewujudkan Jatim Cettar, yaitu layanan yang cepat, efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan responsif," pungkas Aris.

Halaman 1 2

Selanjutnya