Mahasiswa dan Pemuda Muhammadiyah Jatim Tolak Tegas Wacana Amandemen

Amir Baihaqi - detikNews
Jumat, 03 Sep 2021 19:14 WIB
ilustrasi presiden
Foto: Ilustrator: Edi Wahyono
Surabaya -

Mahasiswa dan Pemuda Muhammadiyah di Jatim angkat bicara terkait wacana amandemen dan isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode yang tengah bergulir. Mereka menyatakan menolak tegas wacana tersebut.

"IMM jelas menolak tegas. Para elit negara ini harusnya fokus nasib rakyat di tengah pandemi, bukan bersekongkol melanggengkan syahwat liar kekuasaan," tegas Sekretaris Umum PC IMM Surabaya M Salim dalam keterangan resminya, Jumat (3/9/2021).

Salim menambahkan, penolakan wacana amandemen dan perpanjangan masa jabatan presiden bukan tanpa alasan. Sebab, hal itu akan membawa Indonesia ke jurang otoritarianisme lagi.

"Isu Amandemen ke-5 UUD 1945 menimbulkan persoalan problematik, apabila isu tersebut hanya untuk melanggengkan masa jabatan presiden selama 3 periode, jelas akan membawa Indonesia pada masa otoritarianisme baru," terangnya.

"Amanat Pasal 7 UUD 1945 yang menjadi jantung reformasi di mana masa jabatan presiden hanya 2 periode agar membatasi kekuasaan serta menjaga check and balances demokrasi harusnya tetap dijaga," imbuh Salim.

Menolak wacana amandemen, lanjut Salim, juga merupakan wujud konsistensi Indonesia sebagai negara hukum. Untuk itu, ia menyebut wacana tersebut tidak relevan. Ia kemudian menyinggung konsolidasi yang dilakukan elit partai politik tak ubahnya seperti konsolidasi para oligarki.

"Apabila Indonesia masih ingin konsisten disebut sebagai negara hukum dimana salah satu unsurnya adalah diaturnya secara ketat pembatasan kekuasaan itu dilakukan, maka wacana amandemen 3 periode sangat tidak relevan," kata Salim.

"Beda halnya dengan konsolidasi partai politik penguasa yang memiliki 80 % suara di Parlemen (DPR/MPR), wacana ini di tataran elit akan dipermudah dan layak menyebutnya sebagai konsolidasi oligarki yang paripurna," sindir Salim.

Salim kemudian menyarankan agar saat ini pemerintah sebaiknya fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Bukan sebaliknya malah memunculkan wacana amandemen dan menggulirkan isu memperpanjang kekuasaan.

"Sangat tidak relevan pembahasan Amandemen UUD 1945 dilakukan. Apalagi saat ini masyarakat terdampak COVID-19, sehingga harapannya pemerintah bersama legislatif fokus pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, bukan melanggengkan syahwat kekuasaan politik jabatan presiden 3 periode," tandas Salim.

Senada dengan IMM, Pemuda Muhammadiyah Jatim juga turut menolak wacana amandemen dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka menanyakan urgensi wacana itu. Akbar menilai, mewacanakan amandemen dalam situasi saat ini jelas tidak mempunyai kepekaan krisis di tengah pandemi COVID-19

"Apa urgensi amandemen UUD 1945 di saat pandemi? Ciri negara konstitusionalisme itu ada dua. Jaminan perlindungan HAM dan pembatasan kekuasaan. Maka jika jaminan perbatasan kekuasaan itu hilang, Indonesia sangat mungkin terjebak pada otoritarianisme baru. Rasanya demokrasi yang sejak lama telah kita bangun akan mengalami kemunduran yang signifikan," terang Wakil Sekretaris PWPM Jatim Rofsanjani Ali Akbar.

"Persoalan selanjutnya adalah persoalan kepekaan dalam situasi krisis (sense of crisis) elit bangsa ini. Rasanya tidak elok membicarakan sesuatu hal yang jelas mencederai batin rakyat disaat krisis begini. Bangsa ini jelas belum pulih dari wabah COVID-19. Jangan sampai ada persekongkolan jahat yang merusak demokrasi," pungkas Akbar.

(fat/fat)