Kejari Kabupaten Pasuruan Sidik Dugaan Korupsi Bantuan Operasional Pendidikan

Muhajir Arifin - detikNews
Kamis, 19 Agu 2021 11:10 WIB
Kejari Kabupaten Pasuruan menyidik dugaan korupsi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kemenag RI, untuk ribuan lembaga pendidikan. Pemeriksaan saksi-saksi untuk menentukan tersangka.
Kejari Kabupaten Pasuruan/Foto: Muhajir Arifin/detikcom
Pasuruan - Kejari Kabupaten Pasuruan menyidik dugaan korupsi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kemenag RI, untuk ribuan lembaga pendidikan. Pemeriksaan saksi-saksi untuk menentukan tersangka.

"Berkas sudah kami limpahkan ke Pidsus (pidana khusus) minggu lalu. Tim pidsus terus memeriksa saksi-saksi siapa yang layak ditetapkan sebagai tersangka," kata Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan, Jemmy Sandra, Kamis (19/8/2021).

Jemmy membeberkan, dalam kasus dugaan korupsi ini, pihaknya sudah memeriksa 700 kepala Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan Taman Pendidikan Al-Qur'an. Pihaknya mengakui sangat berhati-hati menangani kasus ini, terutama penetapan tersangka.

"Penetapan tersangka kan memang harus sesuai dengan Pasal 183, 184 KUHP. Kalau tersangka itu kan sudah pengekangan hak orang itu. Makanya harus benar-benar, dia perannya bagaimana, apakah dia menerima aliran uang atau tidak. Kita tidak sembarangan, beda dengan pidana biasa misal curi ayam," ungkap Jemmy.

"Kalau salah, kita nggak mau dipraperadilankan. Harus ditemukan ada niat memperkaya diri sendiri dan ada perbuatannya," tambahnya.

Kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dana BOP ini mencuat beberapa bulan yang lalu. Diduga, besaran BOP dipotong sebesar 20-40 persen oleh oknum tertentu per lembaga.

Bantuan yang seharusnya diterima Madin dan TPQ sebesar Rp 10 juta per lembaga. Sedangkan untuk Ponpes bervariasi. Mulai dari Rp 25 juta, Rp 40 juta dan Rp 50 juta tergantung skala pesantren. (sun/bdh)