Sejumlah mural berisi kritikan dan sindiran di berbagai daerah saat pandemi COVID-19 mendadak viral dan menjadi sorotan. Mural-mural yang diketahui berada di Tangerang dan Pasuruan itu kini telah dihapus dan pembuatnya diburu.
Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Prof Bagong Suyanto menilai mural merupakan seni alternatif yang sudah umum. Namun, mural bisa menjadi berbeda jika dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan menyangkut simbol atau lambang negara.
"Muralnya sebenarnya bukan hal baru ya. Sudah biasa ada itu. Dan itu menjadi seni alternatif. Yang baru itu, ketika mural itu dimanfaatkan untuk kepentingan aspirasi politik. Kalau menurut saya sebetulnya tidak masalah selama kritiknya konstruktif," jelas Bagong kepada detikcom, Minggu (15/8/2021).
"Tapi kalau menyangkut simbol kenegaraan ya tentu tugas negara untuk mencegah atau menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengam simbol kenegaraan. Misal ada gambarnya Pak Jokowi. Nah itu kan tidak diperbolehkan. Karena sudah ada simbol kenegaraannya. Tapi kalau mural yang sifatnya aspiratif, kritik itu ya masih bisa ditolerir sebagai ekspresi masyarakat," imbuhnya.
Menurut Bagong, mural yang berisi kritikan atau bahkan menyangkut lambang negara tidak bisa dibiarkan. Karena jika dibiarkan akan dikhawatirkan menjadi bola salju. Untuk itu, dia mengimbau bagi masyarakat yang ingin memberikan kritik seharusnya melalui saluran yang ada.
"Ya, khawatirnya kan menggelinding seperti bola salju kan. Makin lama makin besar. Mungkin yang dikehendaki (Pemerintah) masyarakat lewat saluran yang sudah ada," ujar Bagong.
Tonton Video: Pengamat Bandingkan Mural 'Jokowi 404' dengan Kasus 'Kerbau' SBY
(fat/fat)