PPKM Level 3 di Kediri Diseriusi Mas Dhito dengan Keluarkan Surat Edaran

Andhika Dwi Saputra - detikNews
Sabtu, 24 Jul 2021 20:43 WIB
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Foto: Andhika Dwi Saputra)
Kediri -

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengeluarkan Surat Edaran PPKM Level 3. Ini dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait PPKM level 3-4 di Jawa dan Bali.

"Perkembangan kondisi penambahan kasus penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ada di Wilayah Kabupaten Kediri, maka perlu dilakukan upaya pengendalian dengan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat," begitu bunyi SE Bupati Kediri itu. Sabtu (24/7/2021).

Dalam SE Bupati Kediri itu juga dijelaskan, setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dan berdasar KUHP Pasal 212 sampai dengan Pasal 218, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

SE Bupati Kediri bernomor 188.45/2214/418.74/2021 itu disikapi serius Satgas COVID-19 Kabupaten Kediri. Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Kediri Slamet Turmudi mengatakan bahwa SE Bupati Kediri ini ditujukan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kediri, pimpinan BUMD, kepala desa se-Kabupaten Kediri, pelaku usaha, perusahaan swasta, instansi terkait yang beroperasi di Kabupaten Kediri, dan warga Kediri.

Menurut Slamet, SE tersebut sebagai bentuk peringatan bagi warga Kediri agar tidak abai dan meningkatkan disiplin dalam penerapan prokes di berbagai tempat.

"Petugas akan menindak tegas bagi warga yang berkerumun di mana pun dan tetap memberikan sanksi sidang di tempat, denda, dan sanksi sosial," kata Slamet.

Tempat hiburan, swalayan, restoran, minimarket, pelaku usaha tranportasi, bisa dicabut dan ditutup usahanya jika melanggar PPKM Level 3 ini. Sebelumnya, pada PPKM Level 3 kali ini pemilik warung, restoran dan rumah makan, serta lapak hanya boleh menyediakan beli bawa pulang (take away) dan tidak diizinkan makan di tempat.

Selain itu, warga wajib tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Penggunaan face shield tanpa masker tidak diperbolehkan.

"Warga juga dilarang membuat aktivitas atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring (online) dan pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH)," imbuh Slamet.

Sedangkan untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Sementara untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

"Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan kelenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah," pungkas Slamet.

(iwd/iwd)