.webp)
Menurut pengamat sosial Unesa, FX Sri Sadewo, dalam PPKM Darurat terdapat aturan pembatasan yang pada dasarnya mengurangi mobilitas masyarakat. Sehingga pada saat Idul Adha dapat dioptimalkan implementasi kebijakan tersebut.
Oleh karena itu, ia berharap Pemkot Surabaya mempertegas aturan. Agar kasus COVID-19 tidak terus naik. Karena secara sosiologis, harus ada penegakan melalui pemberian sanksi. Baik sanksi denda hingga pidana.
"Tetapi kebijakan itu tergantung dari sense of crisis masing-masing elit politik. Karena pandemi ini menguji elit-elit politik mana yang matang dan serius dalam mengatasi krisis, dan mana yang belum bersungguh-sungguh terhadap krisis," kata Sadewo, Minggu (18/7/2021).
Menurutnya, langkah yang paling tepat yakni Pemkot menggandeng tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Para tokoh agar memberikan anjuran kepada warga, untuk tidak toron atau mudik jelang atau saat Idul Adha.
"Untuk mencegahnya, sangat sulit apalagi terkait dengan budaya, kecuali para kepala daerah, tokoh agama maupun ulama menyatakan bahwa wilayah tertutup dari para pemudik dan melakukan pembatasan di pintu masuk dan keluar perbatasan," jelasnya.
Selain itu, RT/RW bisa secara efektif menyekat mobilitas warga. "Tinggal Pemkot harus mempunyai strategi menggerakkan ketua RT dan RW. Insyaallah bisa. Khusus untuk Surabaya," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap, PPKM Darurat hingga 20 Juli dapat menurunkan kasus COVID-19 di Kota Pahlawan. Di sisi lain, pihaknya juga mengaku terus berupaya mengejar herd immunity atau kekebalan kelompok.
"Harapan kita sampai tanggal 20 Juli 2021, (COVID-19) di Surabaya bisa melandai. Sehingga kita juga melakukan vaksin massal, harapan kita 70 persen herd immunity-nya sudah bisa ter-cover seluruh warga Surabaya. Sehingga ke depannya kita bisa memulihkan ekonomi," pungkasnya. (sun/bdh)
