"Nanti kita nunggu, tapi dorong (belum) resmi loh. Nanti biasanya presscon itu ditindaklanjuti dengan surat edaran dari pusat, masuk ke provinsi, provinsi buat surat edaran. Seperti PPKM Mikro dari pusat ke provinsi terus ke kota. Kalau presscon-nya tadi yang Pak Luhut, yang 100 persen mal tutup, WFH 100 persen kecuali esensial. Tapi kita menunggu tertulisnya lah. Kalau pusat turun, dari provinsi ditindaklanjuti, ya kita jalan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Kamis (1/7/2021).
Eri mengatakan Surabaya siap PPKM Darurat. "Siap tidak siap. Langkah yang diambil pemerintah, apakah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah tidak ada niatan dari pemimpinnya, tidak ada niatan dari seorang presiden untuk membuat susah masyarakatnya," ujarnya.
Menurut Eri, pada intinya Surabaya mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Jika benar-benar dilaksanakan selama 14 hari dan warga patuh, maka dampaknya bisa hingga bertahun-tahun, pandemi menjadi mereda.
"Kalau kita ngikut saja. Karena gini, ada pertimbangan, kalau kita dengan PPKM Darurat misalnya, dia berlaku 14 hari, tapi setelah 14 hari benar-benar bisa berjalan sampai tahunan. Atau kita memilih tetap separuh-separuh tapi tidak bisa bebas sampai 1 tahun ke depan, koyok ngene teros (seperti ini terus). Terus milih yang mana kita? Milih 14 hari terputus mata rantai, akhirnya bisa operasional untuk ekonomi bisa bergerak 60 persen," jelasnya.
"Atau memilih wes ojok (sudah jangan) ditutup, buka titik-titik ae 20 persen, tapi ekonomi kita mek (cuma) 20 persen sampai 6 bulan ke depan. Ini pilihan kita, mau milih mana. Dua Minggu kita harus bersusah payah, tapi setelah itu bertahun-tahun ke depan kita sudah bisa bergerak, ekonomi kita lebih dahsyat. Atau kita minta kelonggaran tapi bertahun-tahun ekonomi kita cuman bergerak 30-40 persen. Ini kan pilihan kita," tambahnya.
Eri mengatakan, PPKM Darurat merupakan sebuah keputusan untuk kebaikan bersama. Tidak ada pemimpin yang ingin menyusahkan rakyatnya.
"Nah ini nanti kalau PPKM Darurat kita akan rapatkan dengan Forkopimda apa yang harus kita lakukan untuk support masyarakat. Tapi tidak ada seorang pemimpin yang kebijakannya menyusahkan umatnya," pungkas Eri.
(sun/bdh)