Plt Kepala Kemenag Kota Pasuruan Jadi Tersangka Korupsi Bansos

Muhajir Arifin - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 19:03 WIB
Penyidik Kejari Kota Pasuruan menetapkan Plt Kepala Kantor Kemenag Kota Pasuruan, MF, sebagai tersangka korupsi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kemenag, untuk madrasah diniyah (Madin). MF ditahan di Lapas Pasuruan.
Kajari Kota Pasuruan Maryadi Idham Khalid/Foto: Muhajir Arifin/detikcom
Pasuruan -

Penyidik Kejari Kota Pasuruan menetapkan Plt Kepala Kantor Kemenag Kota Pasuruan, MF, sebagai tersangka korupsi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kemenag, untuk madrasah diniyah (Madin). MF ditahan di Lapas Pasuruan.

Kajari Kota Pasuruan Maryadi Idham Khalid mengatakan, penetapan MF sebagai tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan para tersangka sebelumnya. Penyidik menemukan bukti MF menerima uang yang bersumber dari pemotongan BOP untuk Madin.

"Pada hari ini berdasarkan pengembangan dalam proses penyidikan, jaksa penyidik mendapatkan fakta bahwa ada salah seorang yang pada hari ini kami tetapkan juga sebagai tersangka. Dia berinisial MF, saat ini menjabat sebagai Plt Kepala Kemenag Kota Pasuruan," kata Maryadi, di kantornya Jalan Panglima Sudirman, Jumat (18/6/2021).

Maryadi juga mengatakan, berdasarkan fakta yang didapat penyidik dalam kasus korupsi tersebut, MF terlibat di dalam kegiatan penyaluran BOP untuk Madin. MF juga menerima sejumlah uang diduga kuat dari hasil pemotongan BOP.

"Mengenai nominal uang yang diterima MF masih dalam pengembangan. Yang jelas uang yang berhasil disita dari MF Rp 15 juta. Masih kita dalami lagi sebenarnya berapa yang dia terima," ungkap Maryadi.

Untuk diketahui, Kejari Pasuruan telah menetapkan dan menahan 5 tersangka dugaan korupsi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk pondok pesantren (Ponpes) dan madrasah diniyah (Madin) di Kota Pasuruan, sejak 27 Mei 2021. Mereka yakni SK, AS dan AW yang merupakan tersangka korupsi BOP untuk Ponpes. Serta RH dan NR alias FQ yang merupakan tersangka korupsi BOP untuk Madin.

Menurut hasil penyidikan, para tersangka diduga melakukan pemotongan BOP untuk 11 Ponpes dan 220 Madin. Setiap Ponpes dipotong Rp 10 juta, sedangkan pemotongan setiap Madin rata-rata Rp 2 juta.

"MF diduga menerima uang hasil pemotongan BOP untuk Madin," pungkas Maryadi.

BOP Kemenag dimaksudkan untuk membantu meringankan beban Ponpes dan Madin dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Di Kota Pasuruan besaran BOP bervariasi antara Rp 25 juta hingga Rp 50 juta.

(sun/bdh)