Komnas PA Ungkap Masih Banyak Anak Indonesia Bekerja dalam Keterpaksaan

Hilda Meilisa - detikNews
Sabtu, 12 Jun 2021 13:24 WIB
Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait
Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait (Foto: Amir Baihaqi)
Surabaya -

Hari Dunia Menentang Pekerja Anak diperingati setiap tanggal 12 Juni. Komnas Perlindungan Anak (PA) mengungkap masih banyak anak di Indonesia yang bekerja dalam keterpaksaan dan situasi buruk.

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan anak yang bekerja dengan keterpaksaan jumlahnya selalu bertambah. Arist menyebut hal ini sudah menjadi perhatian pihaknya sejak 10 tahun yang lalu.

Tak hanya itu, baru-baru ini juga tengah ramai kasus dugaan eksploitasi ekonomi siswa sekolah SPI di Batu yang diduga dipekerjakan tidak sesuai jamnya dan gajinya tidak jelas.

"Fakta dan data yang terkonfirmasi ada di Indonesia 5,1 juta anak bekerja dalam berbagai bentuk pekerjaan. Sedangkan 1,7 juta anak terpaksa bekerja dalam situasi buruk atau the worst form of child labour," ungkap Arist kepada detikcom di Surabaya, Sabtu (12/6/2021).

Lalu, apa saja pekerjaan dalam situasi buruk?

"Seperti bekerja di industri manufaktur untuk kebutuhan konsumen lokal dan orientasi eksport dan bekerja lebih dari tiga jam. Lalu bekerja di jalanan dengan situasi non permanen address dan tinggal di jalanan, bekerja di restoran, hotel, atau kafe hiburan malam hingga larut malam, menjadi pekerja seksual komersial atau dijadikan budak seks," papar Arist.

Melihat hal ini, Arist mengharapkan campur tangan pemerintah. Menurutnya, Pemerintah punya peran penting untuk melakukan intervensi agar tak ditemukan lagi anak-anak yang bekerja dalam paksaan.

"Anak-anak dalam situasi buruk ini mengharapkan kehadiran pemerintah dan negara untuk melakukan intervensi lintas kementerian dan sudah saatnya pula negara mempunyai sistem pendataan dan intervensi kritis terhadap permasalahan mendasar anak dan keluarganya," ujar Arist.

"Aksi menentang Pekerja anak di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan kemanusian dan keadilan serta jauhkan dari pendekatan krimininalitas seperti menangkap dan membuang anak baik memenjarakan seperti keberadaan anak jalanan," imbuhnya.

Salah satu yang bisa dilakukan yakni dengan pendekatan korban dan pendekatan kemiskinan melalui penyediaan fasilitas sekolah gratis.

"Kembalikan anak ke dalam lingkungan sekolah karena pendidikan adalah hak yang sangat fundamental yang wajib difasilitasi oleh pemerintah. Demikian juga hak anak untuk bermain dan mendapat perlindungan dari segala eksploitasi. Kembalikan anak menikmati pendidikan yang memerdekakan," pungkas Arist.

(hil/iwd)