Anggota Komisi V DPR RI, Sri Wahyuni pun berharap program padat karya ini tidak direfocusing. Sebab, bisa mengatasi pengentasan kemiskinan.
"Program-program yang ada di PUPR saya rasa itu bisa mengatasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial, terutama untuk BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), irigasi dan lainnya," tutur Yuni dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Anggota DPR Dapil Jawa Timur VII yang terdiri dari Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi ini pun memahami banyak anggaran direfocusing untuk penanganan COVID-19.
Namun legislator NasDem ini pun mengatakan adanya program padat karya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat secara langsung.
"Untuk padat karya jangan direfocusing pak menteri. Itu sangat dirasakan masyarakat. Kalau bisa ditambah," terang Yuni, Jumat (4/6/2021).
Selain itu, lanjut Yuni, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kuotanya sebanyak 1.500 hingga 2.000 rumah setiap tahun. Angka tersebut dirasa jauh dari kata cukup.
Pasalnya, menurut Yuni, di Dapilnya saja di Ponorogo masih ada 38 ribu RTLH yang harus segera diperbaiki. Mengingat kebutuhan dasar masyarakat terutama tempat tinggal.
"5 Kabupaten se-dapil sudah hampir 200 ribu rumah. Sedangkan seluruh Indonesia jutaan rumah yang masih harus diperbaiki. Jadi mohon pak menteri ditambah lagi kuota perbaikan RTLH," pungkasnya.
(fat/fat)