.webp)
"Dulu, akhir 2020 pernah dilakukan mediasi sampai 3 kali, antara warga dengan SKPD terkait. Sampai kami sidak ke lokasi dan dilakukan penyegelan oleh Satpol PP," ujar anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan Ramadhan berbincang dengan detikcom, Kamis (3/6/2021).
Menurut Harvard, ada beberapa kendala mengiringi upaya penyelesaian keberadaan tower seluler itu. Yaitu, pemilik rumah sampai kini belum ditemukan.
Sementara tower berdiri di dalam kompleks rumah tersebut. "Jika sampai dilakukan pembongkaran, maka harus sepengetahuan pemilik rumah. Sampai hari ini, dimana pemiliknya belum diketahui, karena rumah tidak ada penghuninya," tuturnya.
Gugatan terhadap warga, lanjut Harvad, pada kala itu juga membuat Komisi A tak bisa berbuat lebih jauh. Rekomendasi dilakukan penyegelan kemudian diputuskan saat mediasi.
"Sekarang, ternyata kembali mencuat dan menjadi problematika. Maka, secepatnya Komisi A akan kembali mengundang warga serta dinas terkait, untuk penyelesaian masalah ini," tegasnya.
Sejauh ini, Komisi A belum mengetahui secara pasti legalitas dari keberadaan tower seluler tersebut. Dengan adanya protes warga, maka bisa diketahui, untuk sementara bahwa tower tak berizin.
Harvad menambahkan dengan kondisi tower terbungkus sebuah bangunan. Maka, membuat keberadaan tower tak lazim seperti lainnya.
"Makanya kami akan mengundang kembali warga. Termasuk SPKD terkait untuk ketahui tower itu legal atau ilegal. Dengan wujud terbungkus bangunan seperti itu, maka patut diduga ada yang perlu diketahui lebih jauh," tandasnya.
Satpol PP sendiri belum dapat dikonfirmasi mengenai protes warga Jalan Sawo itu. Mantan Kasatpol PP Pemkot Malang Prijadi mengaku, keberadaan tower sudah ditindaklanjuti.
"Per 1 Juni, kami sudah memasuki masa purna. Masalah tower Jalan Sawo kemarin sudah rapat, segera ditindaklanjuti," kata Prijadi melalui pesan aplikasi WhatsApp.
Lihat juga video 'Ladang Cuan, Menparekraf Dukung Pengembangan Desa Wisata':
(iwd/iwd)
