"Ada pula beberapa urusan infrastruktur yang langsung kami eksekusi maupun kami masukkan perencanaan untuk semester kedua. Misalnya soal akses di lereng Gunung Raung, lalu irigasi di sejumlah desa," imbuh Ipuk.
Urusan lain yang dituntaskan adalah administrasi kependudukan. Selama ini, ada warga yang menunda pengurusan dokumen. Termasuk karena kendala akses.
"Banyuwangi adalah daerah terluas di Jawa. Ada warga tinggal di desa di perkebunan. Aksesnya jauh. Sebagian layanan memang online, tapi tidak semua warga punya smartphone. Maka kita dekatkan layanan ke sana. Dengan mempunyai administrasi kependudukan yang baik, warga bisa mengakses program-program pemerintah," jelasnya.
Demikian pula UMKM, sejumlah urusan dari kurangnya alat produksi, peralatan warung, hingga izin usaha langsung diberi solusi. Ribuan UMKM di perdesaan menerima manfaat dari program bupati berkantor di desa.
Selain itu, solusi juga diberikan kepada sejumlah kelompok tani terkait pupuk organik. "Untuk nelayan, telah dituntaskan Gerai Pelayanan Terpadu khusus nelayan," ujarnya.
"Program berkantor di desa ini sesuai kebijakan Presiden Jokowi dan Gubernur Jatim Ibu Khofifah agar pemda terus turun melayani masyarakat," pungkas Ipuk.
(iwd/iwd)