Mudik Dilarang Tapi Wisata Dibuka, Pengamat Ekonomi: Bertabrakan!

Faiq Azmi - detikNews
Jumat, 07 Mei 2021 16:18 WIB
Tempat-tempat wisata di Pasuruan tetap buka selama libur Lebaran 2021. Namun, tempat-tempat wisata itu diawasi dengan ketat.
Wisata di Pasuruan/Foto file: Muhajir Arifin/detikcom
Surabaya -

Pemerintah menetapkan larangan mudik 2021 mulai 6-17 Mei. Sementara tempat wisata diperbolehkan buka dengan pengawasan ketat.

Pakar Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya) Prof Wibisono Hardjopranoto menilai, kebijakan tersebut bertabrakan. "Kok menurut saya kebijakannya bertabrakan ya. Artinya yang satu dibebaskan (wisata), yang satu dikekang (mudik)," kata Wibisono kepada detikcom, Jumat (7/5/2021)

Menurut Wibisono, seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang beriringan. Bukan berlawanan seperti saat ini. Apabila tujuannya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, maka pemerintah harus tegas, membatasi mobilitas warga.

Namun bila pemerintah ingin meningkatkan kinerja ekonomi, maka mudik dan wisata harus diperbolehkan semua. Pasalnya, baik pembukaan tempat wisata dan mudik, sama-sama menggerakkan roda perekonomian.

"Ekonomi memang tidak bisa dilepas. Tidak bisa kalau ekonomi mobilitasnya terbatas. Saya kira malah sulit meningkatkan kinerja ekonomi kita," ucapnya.

"Membuka wisata memang menguntungkan, tapi apa responsnya? ada risiko pertama. Kalau tempat wisata dibuka, kalau prokes tidak disiplin kan berbahaya juga, jadi agak memaksakan. Sedangkan, mudik itu pergerakan ekonominya besar sekali. Mudik itu aliran dana dari kota ke pedesaan, urbanisasi kita tinggi. Bahkan jumlah penduduk di kota pada siang dan malam itu beda jutaan. Karena mudik, aliran dana dari kota ke desa jalan. Kalau ini dilarang ya tidak ada dana mengalir," sambungnya.

Wibisono memahami, kebijakan pemerintah untuk melarang mudik, demi menanggulangi COVID-19. Pasalnya, kedisiplinan masyarakat Indonesia akan protokol kesehatan, memang sepenuhnya belum memuaskan.

"Masyarakat kita majemuk, dari sudut kedisiplinan, mereka cenderung tidak disiplin, itu yang jadi persoalan. Sebenarnya ini harus seragam (kebijakan). Kalau tidak sama, jelas berbenturan, berlawanan. satu ditutup, satu dibuka," ungkapnya.

Dirinya menilai, dampak dari kebijakan yang tidak beriringan ini bisa menyebabkan ekonomi tidak jalan khususnya dari kota ke pedesaan. Juga penyebaran COVID-19 tetap berisiko tinggi, karena tempat wisata dibuka.

Mantan Rektor Ubaya ini menambahkan, perilaku konsumtif masyarakat saat perayaan hari besar tetap tidak berbeda jauh ketika mudik diperbolehkan atau dilarang.

"Gak seberapa ngefek kalau dari segi konsumtif. Meski mudik dilarang, masyarakat kita cenderung menghamburkan uang saat hari raya besar. Lebih baik, kalau masyarakat menaruh uang mereka untuk sesuatu yang produktif," pungkasnya.

(sun/bdh)