Kebutuhan pasokan listrik jadi sorotan anggota DPR RI Komisi V, Sri Wahyuni. Pihaknya mengusulkan program listrik masuk desa agar diprogramkan kembali pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dengan Sekjen, Irjen, Kepala Badan SDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).
"Saya rasa masih dibutuhkan terutama di dapil, masih banyak rumahnya belum mendapatkan listrik terutama untuk masyarakat tidak mampu," kata Yuni, Selasa (23/3/2021).
Yuni menambahkan saat ini masyarakat yang menikmati aliran listrik kurang merata. Terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
"Saya harap program listrik masuk desa dapat diprogramkan kembali," imbuh Yuni.
Selain soal listrik, Yuni juga menyoroti terkait program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasalnya, program BUMDes dari kementerian hanya sedikit. Sementara dari Bupati bisa menganggarkan ratusan BUMDes.
"Adanya ketimpangan program BUMDes antara yang dibawa oleh anggota DPR RI dengan Bupati," ujar Yuni.
Yuni pun berharap alokasi program BUMDes dari kementerian bisa lebih banyak dari Kabupaten. Pasalnya, refocusing anggaran di Kementerian Desa PDTT tidak sebanyak dengan kementerian lain.
"Ada, tapi tidak banyak (refocusing) berbeda dengan kementerian lain. Seharusnya program yang menyangkut masyarakat langsung itu bisa lebih banyak" tandas Yuni.
BUMDes, lanjut Yuni, bisa semakin berkembang dan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama di Dapil Jawa Timur VII.
"Itu sangat berkembang untuk BumDes terutama untuk semua produk unggulan ditampung di bumdes" terang Yuni.
Terakhir, Yuni pun menyorot adanya temuan di inspektorat meskipun kecil.
"Tapi namanya inspektorat mencegah adanya temuan. Tolong ke depan jangan ada temuan-temuan lagi," pungkas Yuni.
(iwd/iwd)
