Analis Sebut Satgas Jatim Harus Sanksi Wali Kota Blitar Soal Video Viral

Erliana Riady - detikNews
Senin, 15 Mar 2021 13:31 WIB
Analis Kebijakan Publik UB Wawan Sobari
Analis Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Wawan Sobari (Foto: Tangkapan layar)
Blitar -

Hingga saat ini proses hukum dugaan pelanggaran protokol kesehatan video viral Wali Kota Blitar Santoso masih gelap. Analis Kebijakan Publik Universitas Brawijaya (UB) menilai harusnya Satgas COVID-19 Provinsi Jatim yang memberikan sanksi.

Hal itu berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 tahun 2020 tentang Penegakkan Prokes untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Di situ diatur secara teknis dan hierarki satuan tugas berserta kewenangan dan sanksi jika mereka tidak mampu menjalankan tugas fungsi itu. Bahkan jika mereka melanggarnya. Dalam poin ketiga ditujukan kepada gubernur dan bupati atau walikota, tertulis

'Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing, harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Sedangkan pada point keempat menyebutkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah sebagai berikut: a. Pasal 67 huruf b yang berbunyi: menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Pasal 78: (1) Kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah'.

Dari berita yang ditulis detikcom, beragam komentar miring ditulis netizen soal pemberian sanksi kasus ini. Ada yang menulis kalau pejabat publik terkesan bebas melakukan pelanggaran. Sementara operasi yustisi gencar menerapkan sanksi kepada masyarakat kebanyakan.

"Yo wegah cah kene lak didendo maneh pas lali gawe masker. Wali kota ngono ae dijarno kok, berkerumun pisan," tukas Iwan, warga Sananwetan kepada detikcom, Senin (15/3/2021).

Analis Kebijakan Publik UB, Wawan Sobari berpendapat fenomena respons warga kota maupun netizen seperti itu adalah bentuk resistensi penegakkan hukum yang tidak konsisten.

"Itu sebenarnya bahaya dalam implementasi kebijakan. Karena salah satu faktor suksesnya implementasi kebijakan itu adalah konsistensi," jawab Wawan saat dihubungi detikcom, Senin (15/3/2021).

Selanjutnya
Halaman
1 2