Sebanyak 348 pegawai tenaga honorer tiga dinas di Lamongan yang dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum ada kepastian tanda tangan kontrak. Padahal, ratusan pegawai ini sudah dinyatakan lulus tes dan selesai pemberkasan sejak Desember 2020.
Ratusan pegawai ini berasal dari 3 dinas di Lamongan, yakni Dinas di Pertanian, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Ratusan pegawai itu juga mempertanyakan statusnya itupun sudah dilakukan dengan datang ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamongan. Namun, upaya tersebut belum juga mendapat kepastian.
"Berulang kali kami datang ke BKD Lamongan jawabannya masih menunggu 01 (Bupati, red)," kata salah satu perwakilan koordinator PPPK dari Dinas Pendidikan, Ahmad Wasiran kepada wartawan, Senin (15/2/2021).
Menurut koordinator lainnya, Said, Pemkab Lamongan dinilai lambat dalam memproses kebutuhan para pegawai PPPK. Padahal, kata Said, mereka ingin segera tahu kapan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) ada di tangan sementara SK per Januari 2021 juga belum diterimakan para pegawai PPPK.
"Yang kami khawatirkan, para calon pegawai PPPK ini adalah hilangnya masa kerja dari tanggal SK tertera karena sampai pertengahan Februari ini belum ada SPMT," ujar Said.
Said menambahkan, pemberkasan semua pegawai ini sudah beres. Sebab, ada 104 pegawai Dinas Pertanian, 181 pegawai dari Dinas Pendidikan dan 63 pegawai Dinas Kesehatan yang juga sudah dinyatakan lolos dan memenuhi syarat.
"Sampai hari ini, proses kontrak PPPK itu di mana dan bagaimana. Itu kita rasakan kok belum ada titik temu. Jika SPMT mundur sampai Maret, yang kami pertanyakan adalah kemana gaji 2 bulan sebelumnya, Januari - Februari," imbuhnya.
