Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi telah mendengarkan rilis resmi Perdunu yang menghapus istilah santet, tapi tetap mempertahankan kata dukun dalam perkumpulan itu. MUI mengingatkan tentang fatwa MUI tentang pelarangan perdukunan dan istilah dukun.
Ketua MUI Banyuwangi KH Muhammad Yamin mengingatkan kepada Perdunu Indonesia terkait Fatwa MUI tentang perdukunan. Fatwa itu dikeluarkan oleh Ketua MUI pada masa itu, yakni KH Ma'ruf Amin yang saat ini menjadi wakil presiden RI.
"Dalam klarifikasi kita sudah mengingatkan adanya fatwa MUI yang melarang perdukunan dan peramalan. Sudah saya sampaikan disana. Fatwa itu dikeluarkan pada masa KH Ma'ruf Amin yang saat ini menjadi Wakil Presiden RI. Coba dipikir kembali," ujar Kiai Yamin kepada detikcom, Rabu (10/2/2021).
MUI sendiri sudah menerbitkan fatwa yang melarang praktik perdukunan. Hal tersebut tertuang dalam fatwa MUI nomer 2/MUNAS/VII/MUI/6/2005 tentang fatwa larangan perdukunan dan peramalan.
"MUI itu ada strukturnya. Mulai dari pusat, provinsi hingga Kabupaten. Jadi kami tetap merujuk hal itu," tambahnya.
Menurut Kiai Yamin, sayang sekali jika nama Banyuwangi kembali negatif setelah munculnya istilah santet dan dukun.
"Jangan lagi kita kembali di masa 10 tahun lalu. Ketika Banyuwangi masih dihantui nama santet dan dukun," tambahnya.
