Dinas Pendidikan Banyuwangi mengirim surat rekomendasi ke Ketua Satgas COVID-19. Ini dilakukan seiring belum dikeluarkan surat izin belajar tatap muka di Banyuwangi.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno mengatakan rencananya belajar tatap muka digelar, Senin (11/1). Tapi, karena salah satu syarat yakni surat izin dari bupati atau Ketua Satgas COVID-19 belum keluar, PTM tidak bisa digelar.
"Sudah kita ajukan. Kaki menunggu surat balasan dari Satgas COVID-19 Banyuwangi," ujarnya kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).
Suratno mengatakan, pihaknya tetap keukeuh mengikuti SKB 4 Menteri jika PTM bisa diselenggarakan ketika memenuhi 3 syarat. Yaitu keterpenuhan protokol kesehatan yang ditunjukan melaui hasil verifikasi satgas wilayah. Kemudian izin dari orang tua dan komite sekolah. Kemudian izin dari Ketua Satgas COVID-19 Kota/Kabupaten.
"Hasil dari Sesuai Keputusan Gubernur Jatim nomor 188/7/KPTS/013/2021 menunjukkan jika Banyuwangi tidak termasuk dari 11 Kabupaten kota yang melakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Jadi kita optimis bisa menggelar PTM."kata Suratno.
Dia juga mengatakan, prioritas Dinas Pendidikan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua warga sekolah. Rekomendasi yang diajukan ke Bupati Banyuwangi salah satunya juga berisi kebijakan yang menyasar semua komponen pendidikan.
Dijelaskan Suratno, dalam pembelajaran langsung nantinya, setiap tenaga guru akan dilakukan verifikasi bebas infeksi Covid-19. Masing-masing dari tenaga pengajar akan disarankan melakukan rapid test antigen secara rutin berkala. Termasuk membatasi guru-guru yang memiliki komorbid atau sudah berusia di atas 50 tahun untuk tidak mengajar terlebih dahulu. Dan memberikan kesempatan kepada guru yang benar-benar sehat untuk mengajar.
"Semua komponen wajib mentaati seluruh peraturan. Hanya guru-guru yang benar-benar sehat yang diperbolehkan mengajar. Ada Satgas COVID-19 di tingkat sekolah, nanti ada pembagian tugas dan syarat tersendiri bagi setiap guru," katanya.
