Pemkot Surabaya Putuskan Tetap Gelar Belajar Daring

Esti Widiyana - detikNews
Kamis, 07 Jan 2021 19:49 WIB
Pemkot Surabaya memutuskan tetap menggelar belajar daring sesuai instruksi Mendagri. Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana berharap, belajar daring tidak mengurangi kualitas anak didik.
Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana/Foto: Esti Widiyana
Surabaya -

Pemkot Surabaya memutuskan tetap menggelar belajar daring sesuai instruksi Mendagri. Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana berharap, belajar daring tidak mengurangi kualitas anak didik.

"Secara kesiapan kita siap, dengan sistem daring ini diharapkan kualitas anak didik ke depannya. Sehingga bisa difokuskan, bagaimana pemantauan sistem pembelajaran ini juga bisa terpantau. Komite sekolah kita libatkan, kepala sekolah dan para wali murid berperan aktif melihat anak didiknya ini, supaya bisa lebih berkembang," kata Whisnu di balai kota usai rapat koordinasi terkait sekolah tatap muka, Kamis (7/1/2021).

Whisnu menjelaskan, pertimbangan memutuskan sekolah daring berdasarkan keputusan dari Pemerintah Pusat. Sesuai dengan instruksi Mendagri pula yang diterima pagi ini.

"Tapi dari sisi data sendiri yang kita lihat, untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka itu harus ada persetujuan wali murid. Sedangkan data kita menunjukkan bahwa persetujuan wali murid untuk siswanya atau anaknya ikut tatap muka sangat kecil," jelasnya.

Bagi orang tua yang setuju dengan sekolah tatap muka, pihaknya akan menyiapkan dan menata SDM yang ada. Paling tidak, terdapat satu step lebih baik. "Untuk proses dalam situasi pandemi ini harus kita lakukan," ujarnya.

Sedangkan untuk SKB 4 Menteri sudah sesuai. Namun keputusan sekolah online ini juga terkait pertimbangan PPKM Jawa-Bali yang diterapkan mulai 11-25 Januari mendatang.

"Ada persyaratan untuk tatap muka. Nah itu belum bisa kita penuhi. Kedua, instruksi Mendagri pagi ini terkait PSBB sudah memutuskan untuk tidak ada pembelajaran tatap muka dan semua kembali ke online," lanjutnya.

Menurutnya, wali murid yang setuju sekolah tatap muka tak sampai 10 persen. "Untuk SMP hanya 9 persen, SD 5 persen. Ini yang tidak memungkinkan kita paksa," kata Whisnu.

Selanjutnya
Halaman
1 2