Hiburan Electone Bikin Hajatan Pernikahan di Gresik Ini Dibubarkan Polisi

Deny Prastyo Utomo - detikNews
Selasa, 12 Jan 2021 20:02 WIB
hajatan pernikahan dibubarkan
Hajatan pernikahan ini dibubarkan karena timbulkan kerumunan (Foto: Istimewa)
Gresik -

Polisi membubarkan hajatan pernikahan yang disertai dengan hiburan electone di Desa Ngemboh, Ujung Pangkah, Gresik. Hajatan tersebut dibubarkan karena yang punya hajat tidak mengantongi izin dari kepolisian dan menimbulkan kerumunan.

Dari data yang dihimpun, pembubaran hajatan resepsi pernikahan itu terjadi pada Minggu (10/1). Awalnya penanggung jawab selaku tuan rumah resepsi sudah mendapatkan surat rekomendasi hajatan pernikahan dari Satgas COVID-19 setempat. Surat yang dilampirkan mewajibkan protokol kesehatan berdasarkan Pergub nomor 22 tahun 2020.

Namun, setelah mendapatkan rekomendasi, yang bersangkutan malah menghadirkan hiburan elektone dan mengundang kerabat dari luar Gresik. Mendengar adanya kerumunan hajatan itu, polisi bersama Satgas COVID-19 kemudian mendatangi lokasi untuk membubarkan.

"Nggih, memang dibubarkan," ujar Kapolsek Ujung Pangkah AKP Sudjito kepada detikcom, Selasa (12/1/2021).

Sudjito mengatakan alasan pembubaran hajatan pernikahan itu karena terjadi kerumunan dan kepolisian tidak mengeluarkan izin.

"Satu, kegiatan itu menimbulkan kerumunan. Dan yang kedua kami belum menerbitkan izinnya, tidak ada izin dari kami," ungkap Sudjito.

Sudjito menambahkan pihaknya sebelumnya melakukan imbauan terlebih dahulu dan pihak tuan rumah secara suka rela mau membubarkan diri.

"Begitu diimbau, dia mau dengan sukarela untuk membubarkan ya sudah selesai. Sudah diperingatkan, diingatkan yang bersangkutan, kegiatan ini tidak mengkantongi izin dari kepolisian, silakan tidak dilanjutkan," ungkap Sudjito.

Sudjito mengimbau kepada masyarakat agar tak menimbulkan kerumunan saat menggelar acara pernikahan. Acara pernikahan hanya diperbolehkan akad nikah saja, terlebih pada masa penerapan PPKM ini.

"Sesuai surat Bupati bahwa tidak lebih 10 orang berkumpul di massa PPKM ini. Selanjutnya masih dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan kasus COVID-19 yang masih mengkhawatirkan," tandas Sudjito.

(iwd/iwd)