.webp)
Tomuan menegaskan seharusnya MK tidak perlu memproses gugatan Machfud-Mujiaman. Karena, selisih suara di Pilkada Surabaya sangat tebal hampir 14 persen, yaitu 56,94 persen dibanding 43,06 persen. Beda pendapatan suara antara dua kandidat itu adalah 145.746 suara.
"Andai kata kemenangan Eri-Armuji sangat tipis, misal hanya unggul 0,5 persen, perselisihan hasil Pilkada lebih rasional untuk dilakukan," imbuhnya.
Sedangkan mengacu pada Lampiran V Peraturan MK No 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pilkada kabupaten/kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa bisa dilakukan bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.
Meski MK tetap membuka ruang gugatan dengan melihat bukti permulaan, Tomuan menyebut gugatan Machfud-Mujiaman dinilai tak rasional. Karena saking besarnya selisih kekalahannya.
"Kalau memang selisihnya tipis, misalnya pun 0,8 persen, atau bahkan 2 persen, kemudian dinilai ada pelanggaran, masih rasional untuk disengketakan. Bagaimana membangun kerangka logika bahwa selisih tebal 14 persen atau 145.000 suara itu dituduh hasil kecurangan?" ujar Tomuan.
Di kesempatan yang sama, percaya MK akan bersikap adil dan obyektif dengan menolak gugatan Machfud-Mujiaman.
"Kami percaya majelis hakim yang mulia di MK akan menolak bila memang Machfud-Mujiaman mengajukan gugatan," pungkasnya.
(hil/fat)
