Soal Hak Pilih Pasien COVID-19 dalam Pilkada 2020 di Blitar

Erliana Riady - detikNews
Senin, 07 Des 2020 12:10 WIB
Ada banyak yang harus disiapkan untuk Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya memfasilitasi calon pemilih yang terpapar virus Corona.
Ruang Isolasi pasien COVID-19 di Blitar/Foto: Erliana Riady
Blitar -

Ada banyak yang harus disiapkan untuk Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya memfasilitasi calon pemilih yang terpapar virus Corona.

Data Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar per Minggu (6/12), jumlah pasien terkonfirmasi positif yang masih diobservasi sebanyak 58 orang. Dengan rincian isolasi mandiri di rumah 13 orang, isolasi di gedung LEC 14 orang dan dirawat di beberapa rumah sakit rujukan sebanyak 31 orang.

Sejumlah masalah krusial terkait hak pilih pasien Corona membayangi pelaksanaan Pilkada di Blitar. Skema pencoblosan dirancang bersama penyelenggara pemilu, agar pesta demokrasi berlangsung sesuai protokoler kesehatan.

Namun munculnya klaster KPU di kalangan KPPS, membuat KPU Kabupaten Blitar harus mengamankan tim mereka. Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santoso mengaku akan melakukan rapat koordinasi dengan dinas kesehatan untuk mendapatkan solusinya.

"Kami berkirim surat ke dinas kesehatan agar membantu menurunkan timnya untuk menemui pemilih yang terpapar Corona. Karena kami baca di aturannya, KPPS dalam melaksanakan tugas bisa dibantu oleh tim medis," kata Hadi saat dikonfirmasi detikcom, Senin (7/12/2020).

Kepala Dinkes Pemkab Blitar, Kuspardani mengaku belum menerima surat itu. Namun pada dasarnya, pihaknya bersedia membantu melancarkan proses Pilbup 2020, asalkan tidak melanggar aturan yang ada.

"Kalau memang KPU menghendaki demikian, ya saya konsultasi dulu dengan bagian hukum Pemkab Blitar. Berpotensi melanggar aturan dan netralitas ASN atau tidak. Setahu saya, KPPS itu disumpah dulu ya, nanti kalau tugasnya kami gantikan, apa kami perlu disumpah mendadak atau gimana," jawab Kuspardani.

Sedangkan Dirut RSUD Ngudi Waluyo, Endah Woro Utami menyatakan tidak keberatan jika tim medisnya dilibatkan dalam proses pemilihan bagi pasien yang dirawatnya. Asalkan, pasien yang bersangkutan bersedia memakai hak pilihnya.