.webp)
"Pemkab akan berusaha, melalui kebijakan diskresi, kita akan komunikasikan dengan DPRD. Kami sepakat dengan usulan rumah singgah, usulan sudah kami tampung dan coba kita bahas lagi," kata Hudiyono, Rabu (25/11/2020).
Hudiyono melanjutkan, kebijakan diskresi dan komunikasi dengan DPRD diperlukan sebelum pembangunan. Karena pembangunan tersebut harus ada regulasi untuk pengajuannya.
"Kita bisa membantu setiap tahun namun harus ada regulasi yang dilewati. Seperti mengajukan hibah untuk bantuan pemenuhan kebutuhan gizi," tutur pria yang akrab disapa Cak Hud itu.
Yayasan Delta Crisis, salah satu mitra KPA yang fokus pada pendampingan menyebut jumlah ODHA di Sidoarjo rata-rata dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk itu, pihak yayasan dalam audiensi itu mengajukan pemenuhan hak gizi bagi para ODHA dan keluarganya.
"Rata-rata ODHA secara ekonomi kelas menengah ke bawah. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sudah memberikan dukungan berupa bantuan sosial," papar Dinda dari Yayasan Delta Crisis saat audiensi.
"Tapi kami juga berharap dari Pemkab Sidoarjo ada pemenuhan bantuan gizi untuk kesehatan keluarga pengidap HIV/AIDS," tambahnya.
Dinda melanjutkan, bantuan gizi itu diharapkan nantinya tersalurkan setiap bulan atau triwulan. Sedangkan untuk kebutuhan rumah singgah nantinya berfungsi sebagai tempat koordinasi bagi ODHA saat pendampingan.
"Kemudian bantuan rumah singgah untuk tempat teman-teman (ODHA) berkumpul. Kalau ada rumah singgah alangkah baiknya mereka terkoordinir. Ada yang mengalami konflik dengan keluarga dan sudah kita bantu pendampingan mediasi," ujar Dinda.
"ODHA jika mengalami stres akan cepat drop imun tubuhnya, dengan adanya rumah singgah bisa menjadi tempat bagi teman-teman ODHA untuk sharing," imbuhnya lagi.
Jumlah ODHA di Sidoarjo sendiri selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari data yang dirilis KPA dari bulan Januari hingga Agustus 2020 saja, tercatat sudah ada 261 kasus. Adapun total saat ini sudah mencapai 3.777 kasus. (iwd/iwd)
