.webp)
Di sisi lain, imbuh Anas, meskipun urusan terkait pendidikan dan kesehatan tidak disebutkan secara langsung dalam tema pembangunan tahun 2021, isu pada kedua urusan tersebut tetap menjadi prioritas daerah karena sudah masuk pada prioritas yang wajib dengan sendirinya.
"Terutama pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini dan juga untuk tetap memperhitungkan penyediaan Jaring Pengaman Sosial/social safety net," ujarnya.
Sementara itu, Anas menuturkan bahwa proyeksi indikator makro pemkab harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat. Dia mengatakan, titik rendah pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun diproyeksikan sebesar 4,3 persen, dan titik moderat pertumbuhan ekonomi 5,4 persen.
Anas lantas membeber proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun depan. Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 2,786 triliun. Pendapatan daerah tersebut bersumberdari pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan sebesar Rp 562,741 miliar, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 2,089 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 133,969 miliar.
Sedangkan komposisi belanja daerah dalam R-APBD tahun 2021 sebesar Rp 2,881 triliun.
"Kebijakan umum belanja daerah pada tahun 2021 diarahkan terutama sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang difokuskan antara lain untuk pemulihan ekonomi, peningkatan efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal daerah," kata Anas.
Selanjutnya, Anas menyampaikan proyeksi pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah tahun depan direncanakan sebesar Rp 99,75 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2020. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 4,4 miliar.
"Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut merupakan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Banyuwangi dalam program hibah air minum berbasis kinerja (AMBK)," pungkas Anas.
(iwd/iwd)
