Ada Dugaan Pungli Pengurusan Sertifikasi Tanah di Kota Malang

Muhammad Aminudin - detikNews
Rabu, 11 Nov 2020 21:29 WIB
ptsl
Foto: Muhammad Aminudin

"Unsur-unsur yang dimaksud adalah, pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri," terang Ibnu.

Oleh karena itu, Malang Corruption Watch mendesak dan menuntut Badan Pertahanan Nasional (BPN) harus memberikan sanksi tegas untuk Pokmas PTSL Mulyorejo tahun 2018.

Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

"Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas yang dituangkan dalam bentuk keputusan," beber Ibnu.

Sementara Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia PTSL dan satgas wajib mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang mengangkatnya (Kepala BPN Kota Malang).

Selain itu, lanjut Ibnu, proses PTSL mulyorejo tahun 2018 dalam proses penyuluhan tanpa sosialisasikan anggaran, harus dibayar oleh masyarakat Mulyorejo sangat bertentangan dengan Pasal 16 huruf g dan huruf j Permen ATR Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

MCW juga mendesak Pemerintah Kota Malang untuk menerbitkan Peraturan Walikota yang mengatur tentang biaya yang dibebankan kepada masyarakat Kota Malang.

Berdasarkan diktum kesembilan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan pendaftaran tanah sistematis.

"Kami juga mendesak aparat penegaj hukum yakni kepolisian resort Malang Kota dan Kejaksaan Kota Malang menindak dugaan tindak pidana korupsi, yakni pungutan liar pengurusan sertifikasi tanah program PTSL di Kelurahan Mulyorejo itu. Karena punggutan yang terjadi jelas-jelas bertentangan dengan SKB tiga menteri," pungkas Ibnu.

Halaman

(iwd/iwd)