Pemprov Jatim Jemput Bola Dekatkan Layanan Perizinan Hingga Kampung Nelayan

Surabaya -

Pemprov Jatim melakukan sejumlah inovasi baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya, memberi layanan perizinan menggunakan sistem jemput bola di sektor perikanan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Jatim, Aris Mukiyono mencontohkan layanan jemput bola ini salah satunya ditujukan untuk nelayan mengurus surat izin penangkapan ikan (SIPI).

Aris menyebut banyak nelayan yang belum memiliki surat izin ini karena kesulitan mengurus dan mendapatkan dokumen tersebut. Padahal, dokumen ini menjadi dasar nelayan untuk bekerja hingga aktivitas mereka dianggap legal oleh pemerintah.

"Melihat hal ini, kami membuat terobosan jemput bola," kata Aris di Surabaya, Selasa (10/11/2020).

Untuk memberi pelayanan pada masyarakat, DPMPTSP Jatim memiliki kendaraan yang keliling dari satu tempat ke tempat lain. Kendaraan ini melayani pengurusan dan penerbitan surat izin, termasuk surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin operasi menggunakan genset.

"Layanan itu kami berikan gratis," tambah Aris.

Tak hanya itu, Aris mengatakan ada beberapa daerah yang sudah dilayani. Yakni Sumenep, Lamongan, Malang, hingga Trenggalek. Aris menyebut mobil ini terus berkeliling di pesisir pantai di Jatim dan mendapat respon positif dari masyarakat.

''Mereka banyak yang mendaftar dan mengurus legalitas,'' ungkap Aris.

Sementara untuk persyaratan mengurus layanan, Aris menyebut tak ada yang membedakan. Yakni surat permohonan, fotokopi SIUP, fotokopi grosse, fotokopi buku kapal perikanan, spesifikasi teknis alat penangkapan ikan, dan gambar rencana umum kapal.

Aris mengatakan dulu nelayan kesulitan karena harus bolak-balik mengurus dokumen tersebut. Mereka butuh waktu mengurus SIUP, lalu mengurus SIPI. Kini dokumen tersebut diurus pada satu tempat yang berada di sekitar mereka.

Lokasi pengurusan dokumen yang dekat, dipastikan tidak mengganggu aktivitas kerja nelayan. Nelayan juga cukup meluangkan waktu satu hari dan tidak perlu mondar-mandir ke kota untuk melegalkan dokumen tersebut.

Data DPMPTSP, total berkas yang ditangani dalam satu bulan terakhir mencapai 259 perizinan. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan, yakni 110 perizinan.

Aris menambahkan program ini juga sesuai dengan Nawa Bhakti Satya gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dan merupakan arahan untuk rembug nyekrup dengan OPD di Jatim.

"Dengan begitu, warga merasakan pemerintah hadir untuk masyarakat," pungkasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya