.webp)
Pejabat Sementara (Pj) Bupati Blitar, Budi Santoso akan menertibkan tambang pasir liar. Selain mencegah bencana hidrometeorologi, upaya ini untuk menambah pemasukan daerah.
Budi yang juga Kasatpol PP Provinsi Jatim mengatakan, tugas pol pp adalah menegakkan perda, perkada dan juga trantib serta linmas. Niatan menertibkan tambang pasir ilegal ini dijadikan program utama, setelah berdialog dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
"Kenapa jadi target, karena pemicu kedua bencana hidrometeorologi adalah maraknya tambang pasir ilegal. Kabupaten Blitar, merupakan satu di antara daerah di Jatim yang banyak penambang liarnya. Selain Tulungagung, Mojokerto dan Lumajang," kata Budi kepada detikcom, Senin (9/11/2020).
Pada 5 Oktober lalu, sebanyak tiga lokasi telah dipasang plang larangan menambang pasir secara liar. Pemasangan plang berlokasi di sepanjang bantaran Sungai Brantas di wilayah Kecamatan Sutojayan.
Pertambangan yang tak memiliki izin adalah bentuk pelanggaran. Selain meresahkan masyarakat, itu juga bisa merusak keseimbangan lingkungan hidup yang ada di sekitaran lokasi penambangan.
Sesuai dengan Perda Jatim No 1 Tahun 2019, aktivitas tambang pasir ilegal bisa dikenakan sanksi berupa 3 bulan kurungan serta denda Rp 50 juta.
"Target 2020 kami pasang plang larangan dan juga perdanya. Dan sudah diizinkan beberapa kepala daerah. Tak hanya itu, kami juga kumpulkan penambang ilegal. Mereka minta pendampingan pengurusan izin baik di Blitar dan di provinsi . Prinsipnya ada keinginan baik untuk menjadi legal," ungkapnya.
Tahun 2021 nanti, lanjutnya, ada regulasi moratorium perizinan usaha pertambangan dan minerba yang akan dievaluasi sampai bulan Desember. Budi yakin, penertiban tambang pasir liar ini akan kondusif. Selain ada kesepakatan pendampingan mengurus izin dengan para tokoh tambang, Budi mengaku telah menjalin komunikasi dengan beberapa anggota dewan.
"Saya yakin kondusif. Mereka sepakat, bagaimana yang ilegal ini menjadi legal. Dan bisa memberikan konstribusi pada PAD. Nah ini yang menarik, karena banyak penambang yang liar. Kalau di legalkan dan bisa jadi pemasuukan ke PAD kan bagus. Tapi kalau kita tutup inpeknya perekonomian warga," tukasnya.
Walaupun nantinya tambang pasir akan dilegalkan, namun Budi berjanji tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Ada sembilan macam potensi bencana hidrometeorologi jika mengabaikan lingkungan. Untuk menghadapi itu, berbagai upaya dipersiapkan dengan pendekatan pentahelik warga.
"Kami tingkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kami bentuk relawan tangguh di tiap desa. Dan saran ibu (Gubernur Jatim) memang jangan hanya fokus ke situ (tambang pasir) saja. Karena sekarang ancama La Nina bisa saja terjadi di kawasan pantai maupun perkotaan," pungkasnya.
