500 Buruh Mengadu ke DPRD Jatim soal UMP dan Omnibus Law

Esti Widiyana - detikNews
Senin, 02 Nov 2020 14:20 WIB
demo buruh di depan dp
Demo buruh di depan DPRD Jatim (Foto: Amir Baihaqi/detikcom)
Surabaya -

500 Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali melakukan aksi demo di DPRD Jatim. Kali ini mengawal gugatan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law dan mendesak Presiden Jokowi segera menerbitkan PERPPU untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Aksi ini juga untuk merespon penetapan UMP tahun 2021 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jatim No: 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim Tahun 2021 yang hanya sebesar Rp 1.868.777,08. Besaran UMP tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,65% atau hanya Rp 100.000,- dari UMP tahun 2020.

"Secara politik kami mengapresiasi keputusan Gubernur Khofifah yang menetapkan kenaikan UMP Jatim tahun 2021 dengan mengabaikan SE Menaker No: M/11/HK.04/X/2020. Namun secara riil SK UMP Jatim tahun 2021 tersebut tidak memberikan azaz kemanfaatan, karena saat ini UMK terendah di Jatim tahun 2020 sudah mencapai angka sebesar Rp 1,9 juta," kata Sekretaris KSPI Jawa Timur, Jazuli, Senin (2/11/2020).

Jazuli berharap, dengan kenaikan UMP Jatim tahun 2021 sebesar Rp 2,5 juta dapat memangkas disparitas upah minimum antar kabupaten/kota di Jatim. Sebab dalam aturannya UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP.

"Kemudian pihaknya juga mempertanyakan dasar kenaikan UMP Jatim tahun 2021. Jika kenaikan ini diterapkan, maka disparitas upah minimum di Jatim dari upah minimum tertinggi (Kota Surabaya) dengan upah minimum terendah (Kabupaten Magetan) masih tetap tinggi, yaitu sebesar 120% atau selisihnya naik menjadi Rp 2.416.381,86 yang sebelumnya sebesar Rp 2.287.157,46, selisihnya bertambah sebesar Rp 129.224,40," jelasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2